Breaking News:

Skenario Terburuk, Belajar di Sekolah Bisa Mulai Desember 2020 atau Januari 2021

Skenario pembukaan sekolah terutama untuk melanjutkan Tahun Ajaran 2019-2020 yang tertunda hingga memulai Tahun Ajaran baru 2020-2021.

Tribunnews/JEPRIMA
Petugas saat menyapu halaman yang akan dijadikan tempat tinggal sementara bagi tenaga medis penanganan Covid-19 di SMKN 57 Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2020). Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sejumlah sekolah sebagai tempat tinggal tenaga medis dan ruang isolasi pasien COVID-19. Sekolah ini menyiapkan 16 kamar atau 28 tempat tidur sebagai tempat menginap sementara para tenaga kesehatan. Sejumlah tempat tidur terlihat rapi dan di atasnya terdapat handuk berwarna hijau yang terlipat. Nantinya kamar ini untuk tempat tinggal sementara tenaga medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM  - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mempersiapkan skenario dimulainya pembelajaran bagi pelajar Indonesia setelah pandemi Covid-19.

Skenario pembukaan sekolah terutama untuk melanjutkan Tahun Ajaran 2019-2020 yang tertunda hingga memulai Tahun Ajaran baru 2020-2021.

Skenario pembelajaran bisa mulai pada Juli atau Agustus dan Desember bahkan Januari 2021.

Dikutip dari laman Kemko PMK, sedikitnya ada tiga skenario  yang telah disiapkan.

Baca: Peringati Hardiknas 2020, Pemerintah Diminta Perhatikan Sekolah Swasta Terdampak Pandemi Covid-19

Seperti yang dikatakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono dalam rapat koordinasi dalam rapat koordinasi Kemenko PMK membahas Persiapan Masuk Kembali ke Sekolah melalui telekonferensi di Jakarta, kemarin Jumat (1/5/2020).

Skenario pertama adalah skenario optimis yakni sekolah dibuka kembali akhir bulan Juli atau pertengahan Agustus.

Skenario kedua  adalah pesemis apabila Covid-19 berakhir diakhir 2020, yakni menggunakan pembelajaran daring dengan fokus kepada daerah yang tidak mendapatkan akses listrik dan internet.

Sehingga mendapatkan hak pembelajaran dan dilakukan evaluasi jangkauan TVRI apakah bisa menjangkau sekolah yang tidak memiliki listrik.

Skenario ketiga yaitu apakah dimungkinkan mengubah awal tahun pembelajaran baru di bulan Januari 2021.

"Laporan Bapak Menko (Muhadjir Effendy) kepada Bapak Presiden adalah pembelajaran pada semester ini belum dapat dibuka kembali," ungkap Agus.

Baca: DPRD DKI Minta Pemprov Kaji Ulang Gedung Sekolah Jadi Tempat Isolasi Pasien Corona

Adapun berdasarkan salinan dari hasil rapat koordinasi yang diterima Tribunnews.com, skenario terburuk atau skenario ketiga pembelajaran bisa diubah ke awal tahun ajaran baru pada Januari 2021.

Sejumlah konsekuensi juga dipikirkan oleh Pemerintah, termasuk revisi mekanisme dan aturan Penerimaan Peserta Didik BAru (PPDB).

Di antaranya yakni:

1. Program reguler berlaku pada jenjang dikdasmen. Untuk jenjang dikti menyesuaikan

2. Kemendikbud dan Kemendagri secara berkala memonitor dampak yang timbul akibat perpanjangan dan pengantian tahun ajaran dari Juli ke Januari

3. Merevisi PerMendikbud tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

4. Revisi Kebijakan kalender Pendidikan di awal tahun pembelajaran dari Juli menjadi Januari

Baca: Siswa di China Pakai Topi Social Distancing Saat Kembali Sekolah Usai Lockdown Akibat Covid-19

Adapun dijelaskan dalam artikel di laman Kemenko PMK, mengacu pada arahan Presiden untuk kemungkinan membuka kembali layanan pendidikan maka tetap harus menjalankan protokol Covid-19.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag) juga agar menghitung total kebutuhan masker dan ketersediaan fasilitas cuci tangan.

Selain itu perlu mendata sekolah yang tidak dapat menjangkau internet untuk dilaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Nantinya, Kominfo agar dapat memastikan Ring Palapa yang telah dibangun mampu menjangkau 46 ribu satuan pendidikan yang belum memiliki akses jaringan internet dan listrik.

"Intinya kita harus memastikan semua anak mendapatkan layanan pendidikan karena mencerdaskan anak bangsa merupakan amanat Undang-Undang," ungkap Agus. (*)

(Tribunnews.com/ Chrysnha)

Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Daryono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved