KPU Diminta Optimalkan Teknologi untuk Kampanye Pilkada 2020

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Indopolling Network, Wempy Hadir, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memodifikasi strategi kampanye dengan cara mengoptimalkan teknologi.

Menurut dia, upaya itu perlu dilakukan mengingat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 akan digelar pada masa pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

"Sebaiknya calon mengefektifkan model kampanye door to door campaign untuk menyampaikan visi-misi program calon kepada pemilih dengan tetap memperhatikan protocol covid," kata dia, Senin (8/6/2020).

Menurut dia, kampanye terbuka dengan cara mendatangkan jumlah massa yang besar justru akan berpotensi menimbulkan kerawanan menjadi cluster baru Covid-19.

Untuk itu, kata dia, KPU perlu mempersiapkan Peraturan KPU (PKPU) yang disesuaikan dengan protokol penanganan Covid-19.

Baca: Pilkada di Masa Covid-19, Kampanye Dengan Live Streaming?

"Salah satu contohnya teknis verifikasi faktual terhadap syarat dukungan calon independen. Mekanisme verifikasi ini betul-betul perlu dipertimbangkan," tuturnya.

Untuk diketahui, tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dilaksanakan menerapkan protokol kesehatan. Salah satu yang menjadi perhatian pada saat pelaksanaan kampanye.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencegah berkumpulnya orang dalam jumlah banyak pada saat pelaksanaan pilkada yang digelar di masa pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Selama tahapan metode kampanye juga dilakukan dengan cara memanfaatkan daring (online) atau media sosial.

Hal ini diatur di Rancangan Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam.

Komisioner KPU RI,  I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan ada empat metode pelaksanaan kampanye yang dilarang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye

"Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melaksanakan metode kampanye kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik," kata dia, pada saat uji publik virtual Rancangan Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam, Sabtu (6/6/2020).

"Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, perlombaan, dan kegiatan sosial berupa bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun,".

Secara keseluruhan, kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat melaksanakan dengan metode kampanye berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antar pasangan calon.

Lalu, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, penayangan iklan kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan lembaga penyiaran publik atau swasta, kampanye melalui media sosial dan rapat umum.