Komisi X DPR Bersikeras Panggil Nadiem Makarim hingga Minta Kemendikbud Potong Anggaran POP

TRIBUNNEWS.COM - Komisi X DPR berupaya memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim terkait Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Belakangan ini POP Kemendikbud terus mendapat kritikan dari berbagai pihak.

Imbasnya, sebanyak tiga lembaga pendidikan yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah telah menyatakan mundur dari POP Kemendikbud.

Terdapat beberapa pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk mundur dari Program Organisasi Penggerak.

Satu di antaranya karena kriteria pemilihan dan penetapan peserta dalam POP Kemendikbud yang dinilai tidak jelas.

Baca: Komisi X DPR: Buka Hasil Evaluasi Program Organisasi Penggerak Kemendikbud ke Publik

Baca: Perludem Minta DPR Fokus Bahas Skema Keadilan dan Hukum Dalam RUU Pemilu

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda meminta Kemendikbud memotong anggaran POP.

Bahkan, Syaiful Huda meminta Kemendikbud memotong anggaran POP hingga setengahnya.

Anggaran dana untuk Program Organisasi Penggerak dikeluarkan Kemendikbud sebesar Rp 595 miliar.

Ia juga meminta anggaran tersebut dipotong untuk mengadaptasi situasi pandemi virus corona (Covid-19) seperti sekarang. 

"Prinsipnya setuju jalan tapi hampir pasti anggaran harus dipotong," kata Syaiful, Senin (27/7/2020), dikutip dari Tribunnews.com.

"Saya membayangkan cukup deh tahun ini Rp 250 miliar."

"Setengahnya saja, karena ini diadaptasi dalam pandemi Covid-19 ini," jelasnya.

Baca: Mundurnya PGRI, NU dan Muhammadiyah dari POP, Nadiem Makarim akan Evaluasi, Singgung Transparansi

Baca: Komisi X DPR akan Panggil Nadiem Makarim Terkait Kisruh POP Kemendikbud

Lebih lanjut, Syaiful menuturkan, Program Organisasi Penggerak tidak bisa dijalankan dalam skema normal di tengah situasi pandemi Covid-19.

Syaiful menambahkan, skema normal yang dimaksud adalah pertemuan secara tatap muka.

Sehingga biaya yang digunakan untuk pertemuan secara langsung dapat dipotong.

"Artinya item cost yang tadinya dalam masa normal dibutuhkan, dalam masa pandemi tidak dibutuhkan," ujarnya.

Menurutnya, sebagian anggaran POP dialihkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Syaiful mengungkapkan, banyak daerah saat ini yang mengalami permasalahan dalam menjalankan program PJJ.

"Lebih baik setengahnya kita dedikasikan untuk membantu problem PJJ. Sampai hari ini mengalami persoalan di daerah," papar Syaiful

Sementara itu, Syaiful Huda menjelaskan, alasan pihaknya mengundang Nadiem Makarim.

Syaiful mengatakan, jika Komisi X DPR hingga kini belum mendapat penjelasan dari Nadiem terkait POP tersebut.

"Kita belum dapat penjelasan detail dari Mas Nadiem karena itu tahapannya," terang Syaiful.

"Sebelum nanti ada beberapa opsi tahapannya, kita akan undang Mas Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI."

"Kita ingin minta penjelasan kenapa ada kegaduhan terkait dengan Program Organisasi Penggerak," jelasnya.

Syaiful Huda meminta Nadiem untuk mengkaji ulang Program Organisasi Penggerak.

Menurutnya, Nadiem Makarim harus mencari skema terbaik.

Baca: Setelah Terima Masukan dari Berbagai Pihak, Kemendikbud Bakal Evaluasi POP

Baca: Fadli Zon Beri 5 Alasan Mengapa POP Kemendikbud Harus Dihentikan

Sehingga program ini tidak menimbulkan polemik dikemudian hari.

"Yang pertama kita minta ditata ulang lagi skemanya," ujar Syaiful

Ia juga menginginkan agar PGRI, NU, dan Muhammadiyah untuk masuk kembali ke POP Kemendikbud.

"Kedua, saya tetap ingin Muhammadiyah, NU, dan PGRI walaupun sudah keluar," terang Syaiful Huda.

"Tetap kita minta untuk beliau berkenan masuk kembali," imbuhnya.

Nadiem Makarim akan Evaluasi POP 

Sebelumnya diberitakan, Mendikbud Nadiem Makarim akan mengevaluasi Program Organisasi Penggerak bersama pakar pendidikan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga daerah.

Baca: Nadiem Minta Peserta Program Organisasi Penggerak Tidak Khawatir

Baca: NU dan Muhammadiyah Mundur, Nadiem Evaluasi Program Organisasi Penggerak

Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (25/7/2020).

Nadiem menyatakan, evaluasi lanjutan ini dilakukan karena adanya masukan dari kalangan masyarakat.

Meski demikian, Nadiem tidak menjelaskan secara spesifik masukan tersebut.

"Saya kira bahwa penyempurnaan dan evaluasi lanjutan ini dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak," tutur Nadiem Makarim.

"Kita semua sepakat bahwa Program Organisasi Penggerak merupakan gerakan bersama masyarakat memajukan pendidikan nasional," imbuhnya.

Baca: Hari Anak Nasional, Nadiem Makarim: Jadikan Situasi Sulit Sebagai Penguat Semangat Belajar

Baca: Pengamat Pendidikan: Kisruh Program Organisasi Penggerak, Nadiem Tidak Mengerti Sejarah Pendidikan

Oleh karena itu, Nadiem Makarim akan melakukan evaluasi lanjutan dari POP.

Ia ingin memastikan kembali program yang digagasnya ini memiliki integritas dan transparansi yang baik.

"Tapi kita harus memastikan bahwa program ini, sebelum dilaksanakan adalah program dengan integritas dan transparansi yang terbaik," jelas Nadiem.

Dalam evaluasi tersebut, ada tiga hal yang akan dilihat.

Menurutnya, yang pertama mengenai integritas dan transparansi dari sistem seleksi POP Kemendikbud.

"Pertama adalah integritas dan transparansi sistem seleksi yang kita lakukan," paparnya.

"Kami tidak hanya melihat secara internal, tapi juga mengundang pihak eksternal untuk melihat proses yang sudah kita lakukan," kata Nadiem.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin/Fahdi Fahlevi)