UU Cipta Kerja
Reaksi Fahri Hamzah dan Fadli Zon Buntut Disahkan UU Cipta Kerja
RUU Cipta Kerja resmi disahkan oleh DPR kemarin Senin (5/10/2020), bagaimana komentar Fahri Hamzah dan Fadli Zon?
Penulis:
Facundo Chrysnha Pradipha
Editor:
Sri Juliati
lihat foto
Ini cuitannya:
"Ane gak yakin investor datang... investor yg bener itu yang komit dengan HAM dan lingkungan. Kalau UU mau bikin pelanggaran HAM dan rusak lingkungan mah yang datang bukan investor tapi yg datang KUCING GARONG."
Fadli Zon
Sementara kolega Fahri Hamzah sewaktu menjadi Wakil Ketua DPR RI 2014-2019, Fadli Zon juga turut memberikan tanggapannya terkait pengesahan UU Cipta Kerja.
Dalam akun Twitter-nya @fadlizon, ia menuliskan, RUU Cipta Kerja telah disahkan.
Ia menyebut pengesahan itu sangat mendadak.
Dirinya juga menuliskan, UU yang disusun belum tentu menjadi obat mujarab menghadapi resesi ekonomi.
Bahkan dirinya menyebut langkah pemangku salah diagnosa dan bisa salah resep.
"Omnibus Law RUU Ciptaker telah di sahkan @DPR_RI sore tadi.
Sangat mendadak.
Keputusan tentu berdasarkan suara mayoritas.
Sy melihat UU ini belum tentu menjadi panacea (obat mujarab) menghadapi resesi ekonomi.
Salah diagnosa, bisa salah resep."
UU Cipta Kerja dan Potensi Krisis HAM
Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan, pengesahan RUU Cipta Kerja menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah Indonesia dan anggota DPR RI untuk menegakkan hak asasi manusia.
Baca: IGJ Sebut Pengesahan UU Cipta Kerja Inkonstitusional dan Khianati Kedaulatan Rakyat
"Mereka yang menentang substansi Ciptaker dan prosedur penyusunan UU baru ini sama sekali tidak menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan."
"Anggota dewan dan pemerintah, nampaknya, lebih memilih untuk mendengar kelompok kecil yang diuntungkan oleh aturan ini. Sementara hak jutaan pekerja kini terancam," ujar Usman Hamid, melalui keterangan resmi di laman www.amnesty.id, Selasa (6/10/2020).
Baca: Tak Sejalan, Ini Momen Fraksi Demokrat yang Walk Out saat Pembahasan RUU Cipta Kerja
Usman menilai seharusnya serikat pekerja dan kelompok masyarakat sipil dilibatkan secara terus-menerus dalam pembahasan Undang-Undang ini sedari awal.
Karena kelompok-kelompok inilah yang akan menanggung langsung dampak dari berlakunya Omnibus Ciptaker.
