Breaking News:

UU Cipta Kerja

Teten Masduki: UU Cipta Kerja Jawaban Data Tunggal Koperasi dan UMKM

Teten Masduki mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja bagian dari jawaban pemerintah untuk melakukan konsolidasi data tunggal Koperasi dan UMKM.

Tribunnews.com/ Reynas Abdila
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja bagian dari jawaban pemerintah untuk melakukan konsolidasi data tunggal Koperasi dan UMKM.

Menurutnya, pemerintah selama ini kesulitan memiliki data tunggal tersebut karena antara Kementerian/Lembaga tidak saling sinkron.

“Dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sekarang jadi mudah terkonsolidasi,” kata Teten Masduki dalam acara Webinar dengan Tema Omnibus Law Beban/Berkah Bagi Rakyat, Rabu (28/10/2020).

Baca juga: Dosen Hukum Ketenagakerjaan Sebut Banyak Aspek yang Berubah dalam UU Cipta Kerja

Teten menegaskan UU Cipta Kerja dibuat dengan tujuan untuk menjawab masalah-masalah utama yang dihadapi oleh UMKM dan koperasi yang sebelumnya menyebabkan mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang.

Dilihat dari 15 tahun terakhir struktur ekonomi nasional mengalami stagnasi.

“Kalau kita lihat katakanlah dalam 15 tahun terakhir struktur UMKM, usaha mikro mencapai 98 persen, sementara usah kecil dan menengah tidak tumbuh atau mengalami stagnasi,” ungkap Teten.

Diketahui struktur ekonomi di Indonesia itu 99 persen lebih berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Baca juga: Soal Halte Transjakarta Dibakar Saat Demo UU Cipta Kerja, Megawati: Enak Saja, Emangnya Duit Lo ?

Dari jumlah itu, total penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen dan share terhadap produk domestik bruto (PDB) 60 persen.

UU Cipta Kerja memudahkan pemerintah menyiapkan program strategi nasional (roadmap) pengembangan koperasi dan UMKM.

Di mana ada sekitar 18 kementerian dan 43 lembaga, termasuk pemerintah daerah akan diupayakan untuk dikonsolidasikan sehingga diharapkan masalah perencanaan, pengembangan dan evaluasi KUMKM akan lebih terarah.

Melalui UU Cipta Kerja pemerintah berupaya mengatasi masalah pengangguran di Indonesia yang jumlahnya cukup signifikan sekitar 6,9 juta orang.

Belum lagi dampak pandemi Covid-19 yang ikut menyumbang 3 juta angka pengangguran baru.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menekankan bahwa masalah pengangguran ini akan bisa mempengaruhi capaian target pertumbuhan ekonomi.

“Saya kira dalam lima tahun kita lihat investasi tidak terlalu signifikan, jadi Indonesia dihadapkan dengan bagaimana menciptakan lapangan kerja. Kalau ini dikaitkan dengan upaya melakukan deregulasi, debirokrasi sebenarnya tujuan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah bagaimana ada pemangkasan regulasi yang lebih sederhana,” katanya.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved