Soroti Demo hingga Berujung Kericuhan, SBY: Kita Harus Menjaga Dialog 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti aksi unjuk rasa hingga berujung kerusuhan dalam sepekan di akhir bulan Agustus 2025, mencerminkan kebutuhan pemerintah untuk membuka ruang dialog.

Hal ini dia sampaikan dalam acara Opening Pameran SBY Art Community dengan tema Art for Peace and a Better Future di ASHTA Distric 8 Jakarta Selatan, Sabtu (6/9/2025).

"Oleh karena itu, kalau beberapa saat yang lalu, sebutlah sekitar 10 hari yang terjadi di negeri kita menurut saya menyadarkan kita semua bahwa kita harus menjaga dialog dan kebersamaan kita," kata SBY.

Menurut SBY, peristiwa unjuk rasa ini menyadarkan semua untuk membangun negeri ini ke arah yang lebih baik, menjadi amanah tugas dan kewajiban bersama.

"Oleh karena itu, mari kita melihat ke depan untuk meningkatkan dialog, kebersamaan, kerja keras menuju Indonesia yang lebih baik juga sesungguhnya dunia yang lebih baik di bawah kepemimpinan pemimpin kita Presiden Prabowo," terangnya.

Di sisi lain, SBY juga mengaku optimis bahwa kebersamaan dengan semangat dan niat yang baik akan ada jalan untuk menuju Indonesia seperti yang dicita-citakan.

Baca juga: Modal Asing Senilai Rp 16,85 T Pergi dari RI Setelah Rangkaian Aksi Demonstrasi

"Saya masih memiliki optimisme jika kita bersama-sama untuk menjalankan amanah kita. Membangun niat baik, karya yang tulus dan semangat yang kuat for our better future. Selalu ada jalan untuk menuju Indonesia yang kita cita-citakan itu," ungkapnya.

Gelombang unjuk rasa di depan Gedung DPR dan sekitarnya tidak lepas dari ulah para anggota dewan. Wakil rakyat itu dinilai tidak peka terhadap penderitaan rakyat, hingga akhirnya menyebabkan korban dalam aksi demo Kamis (28/8/2025).

“Situasi politik yang menyebabkan beberapa aksi unjuk rasa belakangan ini dan kemungkinan akan ada aksi susulan semua karena ulah dan pernyataan para anggota DPR. Akibat mental miskin dan rakus yang ingin menikmati hasil keringat rakyat tanpa peduli apa yang dialami oleh rakyat,” kata Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas saat dihubungi, Jumat (29/8/2025).

Menurutnya, DPR semestinya mendengarkan aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang menolak tunjangan fantastis bagi anggota dewan.

“Para anggota DPR seharusnya mendengarkan keinginan masyarakat yang keberatan terkait dengan tunjangan rumah. Jangan mengabaikan atau bahkan tidak peduli terhadap keberatan masyarakat,” ujarnya.

Fernando mengingatkan, jika DPR terus mengabaikan suara rakyat, gelombang unjuk rasa bisa semakin besar.

“Sangat mungkin aksi serupa akan terus berlanjut dengan massa yang lebih banyak jumlahnya. Para anggota DPR jangan lupa terhadap peristiwa 1998 di mana saat itu massa berhasil menduduki gedung DPR," terangnya.