Penanganan Covid
Program Vaksinasi Memakan Waktu 15 Bulan, Vaksin untuk Masyarakat Dijadwalkan Mulai April 2021
Indonesia menargetkan vaksinasi akan dilakukan selama 15 bulan yang akan dihitung mulai dari Januari 2021 hingga Maret 2022.
Penulis:
Taufik Ismail
Editor:
Dewi Agustina
lihat foto
"Jadi vaksin covid-19 yang saat ini sudah ada di Bio Farma dan akan digunakan untuk program vaksinasi nantinya akan menggunakan vaksin yang mendapat izin penggunaan dari Badan POM, sehingga kemasannya pun akan berbeda dengan vaksin yang digunakan untuk keperluan uji klinis," katanya.
Baca juga: Jokowi Dipastikan Jadi Orang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19, Tinggal Tunggu Izin BPOM Keluar
"Vaksin yang akan digunakan untuk program vaksinasi (akan didistribusikan) setelah ada persetujuan penggunaan yang dikeluarkan oleh Badan POM dan bukan sebagai vaksin untuk uji klinis," ujarnya.
Bambang dalam kesempatan tersebut menjelaskan soal vaksin Covid-19 buatan Sinovac mulai didistribusikan ke 34 provinsi.
"Betul, jadi mulai hari ini vaksin akan mulai kita distribusikan ke 34 provinsi," kata dia.
Bambang menuturkan, proses distribusi vaksin tersebut akan melibatkan seluruh pihak, termasuk dalam rangka menyiapkan sistem rantai dingin atau cold chain hingga akhirnya vaksin diterima oleh fasilitas kesehatan.
"Tidak hanya Biofarma sebagai distributor, tapi juga melalui provinsi, kabupaten/kota, dan Puskesmas, sehingga nanti perjalanan vaksin dari Biofarma ke Puskesmas ini berjalan baik," tutur Bambang.
"Semua rantai dingin di 2 sampai 8 derajat (celcius), Insya Allah kita sudah siap," sambung dia.
Dengan begitu, Bambang berharap vaksin yang akan digunakan di masyarakat dapat terjamin kualitasnya.
Hingga saat ini, telah datang 3 juta vaksin dari Sinovac di Indonesia. Vaksin tersebut masih diuji klinis oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di PT Bio Farma.
Nantinya, vaksin akan digunakan untuk program vaksinasi setelah mengantongi izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari BPOM.
Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan, sebenarnya vaksin Covid-19 tidak diperlukan jika protokol kesehatan serius diterapkan oleh masyarakat.
Faisal menjelaskan, pelaksanaan protokol kesehatan juga harus lengkap, tidak hanya sekadar jaga jarak, juga pakai masker dan cuci tangan.
"Pertama, tentunya bukan hanya jaga jarak, tapi memakai masker," ujarnya.
Kemudian, pemerintah juga harus segera memperbanyak testing dan contact tracing untuk menangkal penyebaran virus Covid-19.
Baca juga: Bio Farma Bantah Vaksin Sinovac Mengandung Pengawet
"Jadi, menangkal kecepatan virus itu harus kita buat dengan sedemikian cepat dengan kemampuan kita, sehingga dapat mengendalikan virus dengan testing dan contact tracing. Kelemahan kita di situ, sekarang coba bayangkan ya kalau di testing 3 orang, 1 kena Covid-19, dimana-mana sudah ada covid-19," katanya.
Menurut Faisal, pemerintah terkesan memiliki rasa takut untuk meningkatkan jumlah testing dan contact tracing, malah lebih banyak membicarakan vaksin.
"Jadi, bayangkan kemampuan testing kita di hari libur cuma 20 ribuan, sedangkan di India 1 juta per hari, kita tidak perlu 1 juta deh, 100 ribu paling tidak, idealnya 200 ribu per hari. Nah, ini yang kita selesaikan keroyok, jangan nunggu vaksin, nunggu vaksin melulu," pungkasnya. (Tribun Network/fik/ras/van/kps/wly)
