Breaking News:

Revisi UU ITE

Tim Kajian UU ITE Dinilai akan Berat Sebelah, Pemerintah Diminta Libatkan Lembaga Independen

Tim kajian UU ITE dinilai akan berat sebelah, Koalisi Masyarakat Sipil minta Pemerintah libatkan lembaga independen di dalamnya,Selasa (23/2/2021).

Tribunnews.com/Chaerul Umam
Ketua Divisi Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur. - Tim kajian UU ITE dinilai berat sebelah, Koalisi Masyarakat Sipil minta Pemerintah libatkan lembaga independen di dalamnya,Selasa (23/2/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Koalisi Masyarakat Sipil minta pemerintah libatkan lembaga independen dalam tim kajian UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Satu diantara alasannya, yakni tim kajian itu dinilai akan berat sebelah nantinya, karena banyak libatkan pemerintah saja.

Yang dimaksud lembaga independen itu, Komisi Nasional untuk Hak Asasi manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan).

"Pemerintah harus melibatkan pihak-pihak independen seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam Tim Kajian UU ITE," kata Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur,  dikutip dari Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

Diketahui, pemerintah telah membentuk tim kajian UU ITE beberapa waktu lalu, yang terdiri dati tiga kementerian.

Isnur meyakini, tim kajian yang sudah dibentuk itu tak akan membuahkan hasil yang diharapkan masyarakat.

Baca juga: Polisi Bakal Peringatkan Pengunggah Konten Berpotensi Kena ITE, Ini Mekanismenya

Baca juga: Komnas HAM Harap Pemerintah Lebih Terbuka dan Partisipatif dalam Proses Revisi UU ITE

Penilaian Isnur itu pun didasari atas beberapa alasan, dikutip dari siaran pers laman YLBHI, Selasa (23/2/2021)

Pertama, tidak adanya keterlibatan pihak independen yang dapat melihat implikasi UU ITE pada pelanggaran hak-hak asasi warga, seperti Komnas HAM yang selama ini menerima aduan terkait pelaporan pada pembela HAM dengan pasal-pasal karet UU ITE.

Lalu, ada Komnas Perempuan yang selama ini terima aduan terkait laporan korban kekerasan gender yang justru dilaporkan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3 UU ITE saat memerjuangkan haknya sebagai korban.

Selama ini pasal karet UU ITE ini,  menunjukkan lebih banyak digunakan oleh orang yang memiliki kuasa (penguasa, pengusaha, atau aparat).

Halaman
1234
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Gigih
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved