Senin, 15 September 2025

Penanganan Covid

Aturan Perjalanan Internasional Masa Pandemi Covid 19 Berlaku 14 Oktober 2021, Ini Ketentuannya

Ketentuan aturan perjalanan Internasional pada masa pandemi Covid 19 yang berlaku sejak 14 Oktober 2021

Penulis: Devi Rahma Syafira
Editor: Tiara Shelavie
Tribun Bali/I Nyoman Mahayasa
Suasana Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai terlihat lengang saat resmi dibuka kembali untuk melayani penerbangan internasional, di Badung, Bali, Kamis (14/10/2021). Di hari pertama pembukaan kembali ini belum ada pesawat dengan rute internasional yang datang di Bali maupun berangkat dari Bali. Tribun Bali/I Nyoman Mahayasa 

- Karantina dengan jangka waktu 14x24 jam dari negara asal dengan eskalasi kasus positif tinggi

3. Pelaksanaan karantina sebagaimana dimaksud dalam penjelasannya kedua mengikuti Surat Edaran yang diterbitkan oleh Satuan Tugas penanganan Covid 19.

4. Menetapkan wisma Pedemangan sebagai tempat karantina WNI pelaku perjalanan Internasional yang akan masuk ke entry point bandara Soekarno-Hatta Banten pelayanannya mencakup penginapan, transportasi, makan, dan biaya RT-PCR.

5. Penentuan lokasi karantina untuk entry point selain bandara Soekarno Hatta- Banten ditetapkan oleh ketua Satuan Tugas Penanganan Covid 19 daerah.

6. Tempat karantina terpusat bagi WNI pelaku perjalanan internasional hanya diperuntukan bagi WNI pelaku perjalanan internasional sebagai berikut:

a. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Indonesia untuk menetap minimal 14 hari di Indonesia

b. Pelajar/Mahasiswa yang kembali ke Indonesia setelah mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negaro

c. Pegawai pemerintahan yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri.

7. Jika tidak bersedia melakukan karantina di lokasi yang telah ditetapkan oleh satuan Tugas Penanganan Covid 19 Nasional/Daerah, karantina wajib dilakukan di Hotel Karantina terpusat yang telah ditentukan Satuan Tugas Penanganan Covid 19 dengan biaya mandiri atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.

8. Pembiayaan kegiatan kekarantinaan bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau sumber APBN/APBD lainnya

9. Mekanisme pembayaraan biaya penanganan kegiatan kekarantinaan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BNPB sesai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah melalui proses audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Baca juga: Capaian Vaksinasi Covid-19 Masih Rendah Disorot Kemenkes, Begini Tanggapan Pemprov Sumatera Barat

10. Dengan adanya keputusan ini, Keputusan Ketua Satuan Tugas penanganan Covid 19 Nomor 13 tahun 2021 tentang Pintu Masuk Entry Point), tempat karantina, dan kewajiban RT PCR bagi Warga Negara Indonesia pelaku perjalanan internasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

(Tribunnews.com/Devi Rahma)

Artikel Lain Terkait Covid-19 Indonesia

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan