Breaking News:

Putusan MK Soal Sengketa Pilkada Yalimo Dinilai Cacat Hukum, PP SDI Ajukan Eksaminasi Publik

Putusan MK dinilai kontroversi dan mencederai prinsip demokrasi di lingkup pemilihan umum, serta asas keadilan dan kepastian hukum.

Editor: Dewi Agustina
kolase tribunnews
Kerusuhan di Yalimo dan Erdi Dabi, Bupati Yalimo terpilih 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan bernomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, mendiskualifikasi calon bupati Pilkada Yalimo 2020, Erdi Dabi dan memerintahkan KPU menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Pengurus Pusat Sarekat Demokrasi Indonesia (PP SDI) menilai putusan sengketa Pilkada Yalimo cacat hukum.

Mereka menyatakan demikian usai melakukan eksaminasi terhadap putusan MK tersebut.

Ketua Umum PP SDI Andrean Saefudin mengatakan ada 5 kejanggalan yang ditemukan dalam putusan MK nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 itu.

"Setidaknya ada 5 kejanggalan dari putusan MK Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021," kata Andrean dalam keterangannya, Jumat (19/11/2021).

Baca juga: Profil Erdi Dabi, Bupati Yalimo Terpilih yang Didiskualifikasi oleh MK hingga Berbuntut Kerusuhan

Pertama, MK dipandang tak konsisten menerapkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Putusan MK juga dinilai kontroversi dan mencederai prinsip demokrasi di lingkup pemilihan umum, serta asas keadilan dan kepastian hukum.

MK juga diduga menyalahi kewenangannya karena mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati terkait persyaratan.

Padahal menurut Andrean, kewenangan sengketa administrasi ada pada Bawaslu dan PTUN sebagaimana aturan undang-undang.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved