Said Abdullah Kecam Aksi Kekerasan Terhadap Ade Armando, Negara Tidak Boleh Kalah dengan Premanisme

Apalagi, eskalasi politik menuju 2024 akan terus tinggi.

Bahkan setiap momentum sekecil apapun peluangnya akan dimanfaatkan berbagai kepentingan dari luar kelompok mahasiswa.

Baca juga: Setara Institute Kutuk Tindak Kekerasan Terhadap Ade Armando

"Kekhawatiran saya terbukti, banyak tokoh tokoh politik dan orang orang yang tidak jelas ikut nimbrung dalam aksi mahasiswa," ujarnya.

Seyogyanya jelas Said, para mahasiswa melakukan strerilisasi kelompok massanya melalui tali dan dilakukan sterilisasi oleh asisten teritorial (aster) aksi massa.

Tetapi dari banyak rekaman video dan foto, kelompok kelompok diluar mahasiswa sedemikian bebas keluar masuk menjadi bagian dari gelombang massa mahasiswa.

Para pembonceng juga dengan bebasnya membentangkan spanduk tuntutan Jokowi mundur.

"Tuntutan ini jelas bertolak belakang dengan aspirasi mahasiswa. Pada saat yang sama, kita juga menyaksikan aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Ade Armando," katanya.

Untuk itu, politisi asal Sumenep, Madura ini berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi mahasiswa kedepan agar menjaga kemurnian aksi massanya.

Caranya, dengan menjalankan manajemen aksi massa yang terorganisasi dengan baik, serta senantiasa menjauhkan diri dari aksi-aksi kekerasan dan vandalism.

Said menilai naiknya eskalasi politik saat ini dipicu oleh sebagian pembantu presiden, yang tidak bertanggungjawab melemparkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode.

Padahal nyata-nyata wacana tersebut bertentangan dengan konstitusi.

"Agar kiranya Presiden Joko Widodo serius mengevaluasi para pembantunya yang menimbulkan langkah langkah kontraproduktif," katanya.

Lebih lanjut, Said juga berharap agar paska pelantikan penyelenggaraan pemilu, yakni Komisioner KPU dan Bawaslu, sesegera mungkin para penyelenggara pemilu mempersiapkan tahapan pelaksanaan pemilu dan berbagai ketentuan teknis perundangannya, dengan berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR.

"PDI Perjuangan meminta semua pihak menghentikan hiruk pikuk tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hendaknya semua pihak mempersiapkan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 berjalan lebih berkualitas baik dari sisi pemilih, kontestan maupun penyelenggara dan sistemnya," katanya.