Minggu, 28 September 2025

Reshuffle Kabinet

Diberi Tugas oleh Jokowi, Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto Segera Realisasikan Target

Zulkifli Hasan kini menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto menduduki kursi Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN.

Editor: Willem Jonata
Tangkap layar YouTube Sekretariat Presiden
Dua menteri baru Presiden Jokowi, Jenderal (Purn) Hadi Tjahjanto dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, usai dilantik, Rabu (15/6/2022). Seperti diketahui, Jokowi me-reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Sofyan Djalil, sementara Zulhas menggantikan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. 

TRIBUNNEWS.COM - Zulkifli Hasan kini menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto menduduki kursi Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Keduanya dihadapkan dengan tugas yang tak mudah.

Zulkifli Hasan misalnya. Sebagai Menteri Perdagangan, ia harus menyelesaikan persoalan minyak goreng.

Meski tak mudah, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, optimis bisa menjalankan perannya dengan baik.

Ia yakin dengan pengalamannya, bisa membuat minyak goreng tersedia di pasaran dengan harga yang terjangkau.

Menteri Perdagangan yang baru, Zulkifli Hasan memberikan keterangan pers usai acara serah terima jabatan dengan Muhammad Lutfi di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2022). Pada kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa ia akan menyelesaikan persoalan minyak goreng termasuk minyak goreng curah yang saat ini masih cukup tinggi di pasaran. Zulkifli Hasan mengaku baru diberi tahu akan menduduki jabatan Menteri Perdagangan pada Selasa malam. Tribunnews/Jeprima
Menteri Perdagangan yang baru, Zulkifli Hasan memberikan keterangan pers usai acara serah terima jabatan dengan Muhammad Lutfi di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2022). Pada kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa ia akan menyelesaikan persoalan minyak goreng termasuk minyak goreng curah yang saat ini masih cukup tinggi di pasaran. Zulkifli Hasan mengaku baru diberi tahu akan menduduki jabatan Menteri Perdagangan pada Selasa malam. Tribunnews/Jeprima (TRIBUNNEWS/JEPRIMA)

"Ini tugas amanah yang besar, kita tahu hari-hari ini soal minyak goreng yang belum tuntas. Kasihan rakyat kalau tidak kita selesaikan cepat," kata Zulhas seusai pelantikan di Istana Negara, Rabu (15/6/2022) yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden.

"Tentu saya apresiasi yang sudah dikerjakan Pak Luhut, Pak Luthfi dan teman-teman yang lain," sambung Zulhas, sapaan akrabnya.

Baca juga: Zulkifli Hasan Masuk Kabinet, Ketua DPP Golkar: Bukti KIB Kawal Pemerintahan Jokowi hingga  2024

Ia segera mempelajari secara detail kendala yang dihadapi dalam penyediaan minyak goreng tersebut.

Mendag juga akan bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ketersediaan minyak goreng di tanah air.

"Saya kira backgorund pengalaman saya yang panjang, tentu akan banyak membantu nanti, segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng dimanapun dan harga terjangkau," terang Zulhas.

"Kita lihat satu dua hari ini," tutup Zulhas.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkap alasannya menunjuk Zulhas untuk jadi Menteri Perdagangan yang baru menggantikan M Luthfi.

Diungkapkan Jokowi, penunjukan Zulhas sebagai mendag baru telah mempertimbangkan banyak hal, terutama rekam jejak dan pengalaman.

"Ya kita melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman, kemudian terutama skil manajerial," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat butuh pengalaman lapangan, dan hal itu dimiliki oleh Zulhas.

"Sekarang bukan hanya makro saja tetapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan, dan saya melihat pak Zul dengan pengalaman, tred record rekam jejak yang panjang saya kira akan bagus untuk menteri perdagangan," terangnya.

Baca juga: Punya Kapasitas dan Pengalaman, Zulkifli Hasan Dipandang Layak Bantu Jokowi

Lebih lanjut, Jokowi berpesan agar urusan kebutuhan pokok di dalam negeri senantiasa dijaga dengan baik.

“Kalau urusan ekspor, saya kira juga menjadi urusan Menteri Perdagangan ya, tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga," jelas Jokowi.

Untuk diketahui, Zulkifli Hasan sendiri bukan orang baru di pemerintahan.

Sejumlah jabatan penting sudah pernah dipegang Bang Zul, sapaan akrabnya.

Di antaranya, ia pernah menjadi Ketua MPR pada periode 2014-2019.

Pria kelahiran Lampung, Agustus 1962 ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan di era Presiden SBY yakni pada 2009-2014.

Lantas apa yang menjadi tugas Hadi Tjahjanto?

Menteri ATR, Eks Panglima TNI Hadi Tjahjanto
Menteri ATR, Eks Panglima TNI Hadi Tjahjanto (laman Sekretariat Kabinet)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tugas khusus untuk Hadi Tjahjanto yang kini menjabat Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tugas tersebut berkaitan dengan urusan sengketa tanah dan juga persoalan sertifikat milik rakyat.

Jokowi mengatakan, urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah dan sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya diselesaikan.

Termasuk juga mengenai urusan lahan tanah yang berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan.

Baca juga: Hadi Tjahjanto: Saya Tidak Mimpi Gantikan Sofyan Djalil Jadi Menteri ATR/BPN

Presiden yakin persoalan itu mampu ditangani oleh Hadi Tjahjanto.

Terlebih dengan pengalaman Hadi yang pernah menjadi Pangilma TNI, Jokowi optimis hal itu bisa dilakukan secara baik.

"Untuk Pak Hadi, sebagai Menteri ATR/BPN, beliau dulu sebagai mantan Panglima menguasai teritori. Kita juga tahu Pak Hadi kalau ke lapangan kerjanya juga sangat detail," kata Jokowi usai pelantikan.

"Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya diselesaikan. Yang kedua urusan sertifikat, harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan itu, termasuk di dalamnya urusan lahan tanah yang berkaitan dengan IKN," jelas Jokowi.

Mendapat perintah tersebut, Hadi pun akan segera bekerja dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan persoalannya.

Terkait sertifikat, saat ini sudah terealiasi sebanyak 81 juta dari target yang dicapai 126 juta sertufikat.

Pihaknya akan bergerak cepat untuk merealisasikannya.

"Target pertama akan segera saya realisasikan. Namun, akan saya lihat di lapangan permasalahannya apa, apakah masih K2 atau K3 itu juga akan kita selesaikan dan tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terealisasi sertifikat milik rakyat tersebut," kata Hadi.

Pun demikian dengan persoalan sengketa tanah, ia akan menargetkan permasalahan tersebut bisa diatasi tanpa waktu lama.

"Yang kedua, sengketa tanah itu juga akan saya selesaikan. Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping antara milik institusi atau dengan milik satuan lain dengan milik rakyat."

"Ketiga terkait dengan tanah di IKN, akan segera kita selesaikan. Insyaallah dengan sinergi nantinya akan saya bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyukseskan tiga masalah tersebut. Insyaallah dalam waktu dekat, target berapa hari itu sudah bisa terealisasi," jelasnya.

Untuk diketahui, Hadi Tjahjanto merupakan pensiunan perwira TNI yang sebelumnya menjabat Panglima TNI antara tahun 2017 dan 2021. 

Hadi merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987. 

Sebelum menjabat sebagai Panglima TNI, dirinya menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

(Tribunnews.com/Tio)

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan