Gandeng Bea Cukai, Peradi Tingkatkan Pengetahuan Advokat Terkait Hak Kekayaan Atas Intelektual

Bidang Pendidikan Berkelanjutan DPN Peradi dan DPC Peradi Depok menggelar seminar soal Hak Kekayaan Atas Intelektual (HAKI) dan pentingnya rekordasi.

Editor: Wahyu Aji
ist
Webinar Peradi dan Bea Cukai soal Hak Kekayaan Atas Intelektual (HAKI) dalam mencegah peredaran barang palsu di Indonesia beserta penyelesaian sengketanya, Kamis (25/8/2022). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peradi terus berupaya meningkatkan kemapuan dan pengetahuan para advokatnya.

Kali ini, Bidang Pendidikan Berkelanjutan DPN Peradi dan DPC Peradi Depok menggelar seminar soal Hak Kekayaan Atas Intelektual (HAKI) dan pentingnya rekordasi.

“Webinar ini untuk mendukung dan meningkatkan pengetahuan di bidang intelektual, pentingnya peran rekordasi merek dan hak cipta pada Bea Cukai bagi pemegang HAKI,” kata Ketua DPC Peradi Depok, Khairi Poloan, Kamis (25/8/2022).

Rekordasi atau perekaman merek dan hak cipta ini sangat penting untuk mencegah masuk dan keluarnya barang palsu serta peredarannya di wilayah Indonesia serta penyelesaiannya jika itu terjadi.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Bidang Pendidikan Berkelanjutan DPN Peradi, Happy SP Sihombing, ‎menyampaikan, webinar kali ini sangat berbeda dengan webinar sebelumnya, karena berhubungan dengan HAKI.

‎“Webinar kali ini kita padukan dengan bagaimana hak dan wewenang Bea Cukai dalam mencegah peredaran barang palsu,” ujarnya. 

Webinar ini, lanjut dia, sangat penting khususnya bagi advokat untuk turut serta menyosialisasikan kepada masyarakat, khususnya pemilik merek dan hak cipta untuk melakukan rekordasi di Bea dan Cukai.

“Ini untuk ‎mencegah masuk dan keluar serta beredarnya barang palsu di Indonesia,” ujarnya.

Webinar yang dipandu ‎oleh advokat Peradi, Lenny Nadriana, ini menghadirkan 4 narasumber, yakni Direktur Merek dan Indikasi Geografi, Kurniaman Telaumbanua; ‎Kepala Kantor Bea Cukai Entikong, Ristola Nainggolan; Senior Analisis pada Sub Direktorat Kejahatan Lintas Negara Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Andri Rizqia Indrawan; dan Sekretaris DPC Peradi Depok, Nadya P.G. Djayadiningrat.

‎Ristola mengupas soal legislasi dan peraturan teknis soal rekordasi dan kewenangan Bea Cukai.

Ia meminta para advokat ikut menyosialisasikan itu karena angka peredaran produk palsu di Indonesia terbilang masih tinggi.

“Hasil penelitian MIAP bahwa produk palsu yang beredar tahun 2020 cukup fantastis, Rp 148 sekian triliun,” ujarnya.

Akibatnya, lanjut dia, negara kehilangan potensi penerimaan dari sektor pajak triliunan rupiah serta hilangnya lapangan pekerjaan.

Baca juga: Ojo Dibandingke Viral hingga Punya Hak Cipta, Abah Lala Makin Semangat Bikin Lagu Lirik Bahasa Jawa

“Dan tentunya, tidak menghargai para investor,” ucapnya.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved