Bahas Soal DBH, Kemendagri Pertemukan Bupati Meranti dengan Kemenkeu hingga Kementerian ESDM
Mediasi tersebut imbas pernyataan Adil yang menyebut Kementerian Keuangan iblis atau setan karena kecewa atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggap
Penulis:
Reza Deni
Editor:
Malvyandie Haryadi
lihat foto
Fatoni mengatakan, tidak ada sama sekali pembahasan sanksi untuk Bupati Meranti.
"Kita hari ini membahas tentang DBH, tak membahas tentang sanksi. Jadi semuanya menyampaikan sesuai dengan kewenangan masing-masing, jadi memang harus disiapkan datanya," ujarnya.
"Besok jam 10 di sini, tapi itu lebih teknis lebih detail. Kalau secara globalnya kita sudah clear, kita buka data semuanya, semuanya tak ada dusta di antara kita, semuanya ngomong data, karena semua penetapan ini berdasarkan data," tandas Fatoni.
Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil diagendakan akan dipertemukan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas dana bagi hasil (DBH) besok, atau pada Selasa (20/12/2022).
Fasilitasi dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), buntut dari kemarahan yang ditujukan Adil ke staf Kemenkeu saat Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada Kamis (8/12/2022) lalu.
Selain bertemu dengan pihak Kemenkeu, Bupati Meranti rencananya juga diagendakan bertemu dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Pemerintah Provinsi Riau.
"Rencananya hari Selasa besok mau dilakukan pertemuan dengan komponen terkait, tentunya Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian ESDM, Provinsi Riau, dan Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangannya, Senin (19/12/2022).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bupati Meranti Muhamad Adil protes terhadap besaran DBH yang dinilai tak sebanding dengan sumber daya alam (SDA) yang dihasilkan daerahnya.
Padahal Adil menilai pemerintah telah mengeruk keuntungan dari eksplorasi minyak di Kepulauan Meranti.
Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Adil menyampaikan keluhannya terhadap Kemenkeu.
Kekecewaannya disampaikan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada sesi tanya jawab saat acara berlangsung.
Terkait hal itu, Fatoni pun menyampaikan, selama ini Kemendagri bersama Kemenkeu dan kementerian/lembaga terkait melakukan rekonsiliasi data.
Hal itu dilakukan dengan melibatkan daerah yang dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, meski tidak melibatkan langsung kepala daerah.
“Ini makanya yang datang rapat harusnya dilaporkan ke kepala daerahnya,” kata dia
Fatoni menerangkan, pihaknya telah mengirimkan undangan kepada pemerintah daerah maupun kementerian terkait untuk agenda pertemuan tersebut.
Fatoni berharap, pada saat pertemuan nanti masing-masing pihak bisa berdiskusi serta membahas dari hati ke hati, secara transparan dan terbuka.
"Tidak ada dusta di antara kita," pungkas Fatoni.
