KPK Periksa Budiman Gandi, Pengurus KSP Intidana yang Terlibat Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Budiman Gandi Suparman, pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yang diduga terlibat kasus suap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh, Selasa (24/1/2023).

Kepada Budiman, penyidik KPK mencecar soal kronologi perkara pidana pemalsuan. Dimana, saat itu Budiman bertindak sebagai terdakwa.

"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait kronologi perkara pidana pemalsuan dengan saksi sebagai pihak terdakwa saat itu," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (25/1/2023).

Sebagai latar belakang, Budiman Gandi Suparman dilaporkan oleh debiturnya, Heryanto Tanaka, atas kasus dugaan pemalsuan akta.

Perkara tersebut bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Namun, Budiman dinyatakan bebas.

Setelah perkara dibawa ke tingkat kasasi, Heryanto diduga menyuap Gazalba Saleh. Akhirnya, Budiman dinyatakan bersalah dan divonis 5 tahun penjara.

"Selain itu didalami juga terkait dugaan isi putusan yang dikondisikan tersangka GS (Gazalba Saleh)," ujar Ali membeberkan materi pemeriksaan tim penyidik kepada Budiman.

Tak hanya itu, penyidik KPK turut memeriksa seorang pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama Atmasari.

Penyidik mendalami pengetahuannya mengenai kepemilikan rekening Gazalba Saleh.

“Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan kepemilikan rekening bank dari tersangka Gazalba Saleh,” beber Ali.

Kasus Mahkamah Agung (MA) ini terkait dalam dua perkara yang berbeda. Namun, masih memiliki keterkaitan. 

Kasus tersebut yakni, pertama, pengaturan vonis perkara perdata yakni kasasi pailit KSP Intidana. 

Diduga ada suap yang disediakan oleh debitur koperasi tersebut untuk menjadikan putusan kasasi koperasi tersebut pailit. Uang yang disediakan yakni Rp2,2 miliar. 

Kasus ini menjerat sejumlah hakim dan PNS di MA, salah satunya Hakim Agung Sudrajad Dimyati.

Merujuk situs MA, kasasi gugatan pailit itu tercatat dengan nomor perkara 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.