Komisi I DPR Minta Panglima TNI Pikirkan Ulang Status Siaga Tempur di Papua

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk memikirkan ulang status Siaga Tempur atas peningkatan eskalasi konflik di Papua.

Menurut Christina, istilah tersebut menimbulkan efek ketakutan di masyarakat, meski sudah ada penjelasan bahwa kebijakan ini hanya diberlakukan di daerah-daerah rawan.

"Dalam kemelut konflik Papua yang sangat kompleks kami memandang perlu bagi TNI untuk memikirkan ulang keputusan memberlakukan Siaga Tempur," kata Christina kepada wartawan Kamis (20/4/2023).

Christina berpandangan, masalah baru bisa timbul terkait objektivitas penetapan rawan tidaknya suatu daerah.

Baca juga: 4 Prajurit TNI yang Hilang Pascakontak Tembak dengan KKB Papua di Nduga Ditemukan Meninggal Dunia

Legislator Partai Golkar ini meyakini, tanpa istilah siaga tempur pun TNI dan Polri mampu mengatasi situasi yang ada, usai evaluasi terukur, terutama setelah kejadian di Pos Mugi, Kabupaten Nduga.

"Kami juga berharap TNI tidak terpancing untuk mengambil langkah serang berlebihan tetapi fokus pada upaya pembebasan sandera, penyelamatan prajurit yang masih dinyatakan hilang serta proses evakuasi," pungkas Christina.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan akan meningkatkan status operasi Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi menjadi Siaga Tempur.

Hal tersebut, kata dia, menyusul baku tembak prajurit TNI dengan Kelompok Separatis Teroris (KST) di wilayah Mugi-Mam Kabupaten Nduga Papua pada Sabtu (15/4/2023) lalu.

Ia menegaskan operasi tersebut tidak akan dilakukan di seluruh wilayah Papua melainkan hanya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Selain tingkat kerawanan tinggi, kata Yudo, salah satu yang menjadi indikator Operasi Siaga Tempur adalah wilayah yang tidak berpenduduk.

Wilayah yang tidak berpenduduk yang dimaksud Yudo adalah wilayah yang tidak memiliki perangkat pemerintahan.

Satu di antara perbedaan status Operasi Siaga Tempur dengan Operasi Pamrahwan, kata dia, adalah menyangkut penduduk tersebut.

Indikator lainnya, kata Yudo, adalah apabila wilayah tersebut diketahui sebagai markas KST.

Yudo menyampaikan hal tersebut saat konferensi pers di Base Ops Lanudal Juanda Surabaya yang ditayangkan di kanal Youtube Puspen TNI pada Selasa (18/4/2023).

"Jadi ini untuk memberikan penanda kepada prajurit semuanya bahwa operasi apabila di daerah situ, ini tidak semua di Papua Operasi Siaga Tempur. Khususnya di daerah-daerah yang rawan seperti ini," kata dia.

"Ini dengan adanya seperti ini kan daerah itu langsung kita lokalisir bahwa lokasi tersebut harus kita laksanakan operasi siaga tempur. Dan di situ tidak ada penduduknya. Penduduk yang seperti ada perangkat desa dan sebagainya itu," sambung dia.

Baca juga: Pemerintah Didesak Batalkan Status Siaga Tempur Darat di Papua, Dinilai Bahaya

Ia mengatakan akan melakukan pemetaan kembali wilayah operasi mana saja yang akan ditingkatkan statusnya menjadi Siaga Tempur.

Namun ia memastikan wilayah operasi di Mugi-Mam Kabupaten Nduga tempat di mana baku tembak terakhir terjadi antara prajurit TNI dan KST statusnya ditingkatkan menjadi Siaga Tempur.

"Tentunya yang sekarang ini komplek Mugi ini yang jelas seperti itu. Nanti kita akan petakan lagi daerah mana saja. Makanya saya tadi sekaligus bersama Pak KSAD memimpin evaluasi untuk operasi yang sudah kita gelar ini dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini," kata Yudo.

Yudo mengatakan pasukan yang beroperasi di wilayah Operasi Siaga Tempur akan lebih waspada dibandingkan dengan yang beroperasi di wilayah lain.

"Walaupun di dalam diri prajurit ini sudah terpatri naluri tempur. Tapi kalau masuk daerah yang kita nyatakan juga itu adalah siaga tempur ya mereka lebih waspada tentunya dengan kondisi-kondisi seperti ini," kata Yudo.

Selama ini, kata dia, TNI juga telah melakukan sejumlah operasi di tanah Papua.

Total, kata dia, terdapat 11.400 prajurit TNI yang tergelar baik di Papua, Papua Barat, maupun Papua Barat Daya.

"Ini ada Pam (Pengamanan) Perbatasan RI-PNG, ada Pamrahwan, Pam Obyek Vital, kemudian ada Operasi Persiapan untuk Kodam, Kodim, Koramil," kata dia.