Pemilu 2024
PPP Tunggu Prabowo soal Kepindahan Sandiaga, Gerindra: Tak Perlu Restu-restuan
Soal keluar masuknya orang dari satu partai ke partai lain tidak ada urusan dengan restu-restuan
Penulis:
Reza Deni
Editor:
Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, merespons soal pernyataan Plt Ketua Umum PPP Mardiono yang menunggu restu dari Prabowo Subianto terkait kepindahan Sandiaga Uno.
Menurut Habiburokhman, dia tidak paham soal pernyataan Mardiono tersebut.
"Soal keluar masuknya orang dari satu partai ke partai lain tidak ada urusan dengan restu-restuan," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (20/4/2023).
Habiburokhman mengutip pernyataan Prabowo bahwa tak ada soal dengan kader yang ingin keluar Gerindra.
"Jadi tidak perlu difestivalisasi pakai upacara pemberian restu untuk keluar terhadap kader tertentu. Agenda Pak Prabowo dan Gerindra padat sekali, kami fokus melayani rakyat," kata dia.
Legislator Komisi III DPR RI itu menambahkan berdasarkan aturan main partai politik, seorang individu yang pindah partai politik, maka status di partai politik sebelum dinyatakan gugur.
Sebelumnya, teka-teki Wakil Ketua Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno untuk bergabung PPP semakin dekat. Bahkan, Menparekraf RI itu disebut tinggal menunggu restu dari Prabowo Subianto.
Demikian disampaikan oleh Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono.
Dia menyebut bergabungnya Sandiaga Uno ke PPP hanya tinggal menunggu restu dari Prabowo.
"Tergantung nanti sudah dilepas oleh Pak Prabowo ya mungkin bisa kapan kita umumkan kalau nanti dengan pak Prabowo sudah direstui secara resmi," ujar Mardiono kepada wartawan, Kamis (20/4/2023).
Mardiono mengharapkan nantinya Sandiaga Uno bisa bergabung dalam waktu dekat.
Baca juga: Mardiono Sebut Pengumuman Sandiaga Uno Gabung PPP Masih Tunggu Restu Prabowo
Dia pun berharap Sandiaga Uno bisa mulai bergabung pada Mei 2023 mendatang.
"Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya. Ya mungkin kita umumkan ke temen-temen," pungkasnya.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private Jet |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.