May Day 2023, Bakal Ada Deklarasi Kecil dan Capres 2024 dari Partai Buruh?

Sebelumnya, dalam acara bertajuk May Day Fiesta yang dipusatkan di Istora Senayan, buruh mengundang Ganjar Pranowo untuk dijadwalkan hadir memberikan sambutan dalam peringatan May Day.

Namun mengingat jadwal yang padat, kata Andi Gani, kehadiran Ganjar harus dikonfirmasi dan dipastikan kembali.

Dalam kesempatan itu, Andi Gani mengatakan, 50 ribu massa buruh akan menghadiri peringatan  May Day.

Rencananya, aksi akan dimulai di Patung Kuda Monas, Jakarta, pada pukul 11.00 WIB. Lalu, buruh akan long march ke Istora Senayan untuk berkumpul menghadiri puncak perayaan May Day.

Calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, tidak menghadiri peringatan May Day di Jakarta besok.

"Pertemuan besok dengan buruh nggak," kata Ganjar di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (30/4/).

Gubernur Jawa Tengah ini menyebutkan bahwa ia akan mengadiri perayaan hari buruh yang akan dilaksanakan pada 5 Mei 2023. "Kalau May Day di Jawa Tengah tanggal 5, rencananya perayaannya di tanggal itu," ucapnya.

Partai Buruh Akan Deklarasi Koalisi Kecil saat Peringatan May Day di Istora Senayan

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan akan mendeklarasikan koalisi kecil untuk melawan koalisi besar pada peringatan Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei 2023.

Dijelaskan Said Iqbal, koalisi kecil ini tidak hanya mengajak bergabungnya partai politik non parlemen maupun parpol baru, tapi juga masyarakat sipil, seperti serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, guru dan tenaga honorer, para aktivis perempuan dan lingkungan hidup maupun kelompok masyarakat sipil lainnya.

"Dalam May Day Fiesta di Istora Senayan dan di Istana akan disampaikan beberapa deklarasi, yaitu deklarasi koalisi kecil melawan koalisi besar yang dimotori Partai Buruh," kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (29/4/2023).

"Jadi nanti kita akan ajak partai nonparlemen maupun parpol baru, tapi juga civil society," lanjutnya.

Said Iqbal menyebut koalisi kecil ini didedikasikan untuk melawan munculnya kembali gejala demokrasi terpimpin.

Tiga ciri munculnya gejala demokrasi terpimpin itu menurutnya yakni adanya aturan presidential threshold 20 persen, kemudian parliamentary threshold 4 persen, terakhir adalah terbentuknya koalisi besar.

"Itu lah tiga ciri munculnya demokrasi terpimpin yang membahayakan demokrasi di Indonesia. Partai Buruh dengan segala keterbatasannya mengajak parpol nonparlemen, parpol baru dan masyarakat sipil untuk membangun koalisi kecil," ungkap Said Iqbal.