Apa Itu Cawe-cawe? Mengapa Demokrat dan PKS Protes Jokowi Ikut Cawe-cawe di Pilpres 2024?

"Biarkan ketua umum partai politik membuat ijtihad," kata Mardani yang pada Pilpres 2019 lalu dikenal sebagai deklarator #GantiPresiden.

Yang harus dilakukan Presiden Jokowi, kata Mardani, adalah memastikan pemilu berlangsung luber dan jurdil.

"Enggak perlu ada skenario satu atau dua pasang. Biarkan mengalir saja, setiap zaman itu ada orangnya," kata Mardani.

"Pak Jokowi fokus saja untuk husnul khotimah. Itu pun sudah berat. Kami yakin ketika Presiden netral dan bekerja dalam koridor yang benar, justru kita akan mendapatkan presiden yang lebih baik ketimbang saat ini," pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menggunakan aparatur negara untuk menyingkirkan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu di Pilpres 2024.

Hal itu terkait pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

"Tidak boleh menggunakan alat negara untuk menggalang-halangi untuk menyingkirkan calon presiden atau calon wakil presiden yang bukan dari kubu parpol yang tidak diusung oleh parpol yang diusungnya atau yang dia tidak dukung," kata Benny di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Benny meminta Presiden Jokowi agar menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan pilihannya.

"Dia harus menjaga iklim yang sehat itu, menjaga netralitas," ujar anggota Komisi III DPR RI ini.

Dia menegaskan sebagai kepala negara, Jokowi harusnya netral dalam Pemilu 2024, tidak boleh cawe-cawe.

"Presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral yah, tidak boleh cawe-cawe," ucap Benny.

Benny menuturkan Presiden Jokowi tak bisa menggunakan alasan demi kepentingan bangsa lalu cawe-cawe Pemilu.