Pemilu 2024
Waketum Golkar Minta Dewan Pakar Bersuara soal Isu Munaslub yang Timbulkan Polemik
Melchias Markus Mekeng meminta Dewan Pakar Partai Golkar untuk memberikan keterangan terkait adanya isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
Penulis:
Rizki Sandi Saputra
Editor:
Hasanudin Aco
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Melchias Markus Mekeng meminta Dewan Pakar Partai Golkar untuk memberikan keterangan terkait adanya isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang mencuat di Partai Golkar.
Hal itu didasari karena isu Munaslub menjadi polemik saat ini terlebih ada eksponen Partai Golkar yang mendorong hal demikian.
"Saya minta Dewan Pakar sebagai institusi dia harus memberikan statement, supaya tidak gaduh," kata Mekeng saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Terkait keterangan yang sudah diberikan oleh Angggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam menurut Mekeng bukanlah sikap Dewan Pakar.
Baca juga: Incar Posisi Airlangga, Dewan Pakar Dinilai Tengah Manfaatkan Ketidakjelasan Golkar di Pilpres 2024
Melainkan, kata dia, hanya perwakilan salah satu anggota.
"Menurut hemat saya ini bukan statement resmi dari Dewan Pakar. Ini kan salah satu anggota," kata Mekeng.
Lebih lanjut, Mekeng menilai upaya eksponen yang mendorong Munaslub Partai Golkar itu bukanlah hal mudah untuk dicapai.
Sebab akan ada mekanisme yang memungkinkan Munaslub terjadi.
"Eksponen itu enggak kuat untuk melakukan Munaslub. Munaslub itu bisa dilakukan oleh DPD 1, kalau 2 per 3 DPD 1 mau Munaslub itu bisa terjadi. Atau misalnya DPP," kata dia.
"Kalau DPP saja tidak bisa karena suara itu harus di DPD 1. Jadi kalau eksponen itu cuma ngomong-ngomong aja, cuma buat kacau partai aja," tukas Mekeng.
Respons Airlangga Hartarto
Partai Golkar sekarang ini sedang diterpa isu gejolak internal.
Sejumlah politisi senior Golkar mendesak digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dengan agenda mengganti Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Para politisi senior tersebut bahkan telah menggaungkan sejumlah nama yang dinilai cocok untuk menggantikan Airlangga Hartarto.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.