Renggangnya Hubungan Paloh-Jokowi Tak Buat 2 Menteri NasDem Direshuffle seperti Johnny G Plate

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan pendapatnya soal reshuffle kabinet yang baru kemarin dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri yang di-reshuflle salah satunya adalah menteri dari NasDem, Johnny G Plate, yang terjerat kasus korupsi BTS Kominfo.

Posisi Menkominfo yang sebelumnya dijabat Johnny G Plate pun kini digantikan oleh Budi Arie Setiadi.

Adi Prayitno berpendapat, tujuan reshuffle kabinet tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa persoalan perombakan itu murni karena masalah personal, kinerja, atau kasus hukum yang menjerat jajaran menterinya.

Jokowi juga ingin publik tahu, reshuffle ini dilakukan bukan karena persoalan beda mazhab politik, misalnya dengan NasDem yang sejak lama diisukan renggang hubungannya dengan Jokowi.

Buktinya pada reshuffle kemarin, kata Adi, Jokowi hanya mengganti Johnny G Plate dan tetap mempertahankan dua menteri dari NasDem di kabinetnya.

Baca juga: Dua Menteri NasDem Kompak Ogah Bahas Politik di Istana

Dua menteri tersebut adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

"Jokowi itu ingin tunjukkan kepada publik bahwa persoalan reshuffle itu bukan persoalan beda mazhab dengan NasDem di 2024, tapi murni karena personalisme dan kinerja, termasuk kasus hukum."

"Jadi ini yang bisa menjelaskan kenapa Johnny G Plate diganti dan tidak mengganti menteri dari NasDem lainnya," kata Adi dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Selasa (18/7/2023).

Menurut Adi, Jokowi masih ingin memberikan ruang kepada partai manapun untuk bisa membuktikan bahwa kadernya yang menjadi menteri bisa bekerja dengan tuntas dan maksimal.

Baca juga: Jokowi Jawab Kenapa Menkominfo Bukan dari NasDem, PDIP dan NasDem Beri Komentar

Oleh karena itu, dalam reshuffle kemarin menteri dari NasDem yang diganti hanyalah Johnny G Plate, dan murni karena alasan kasus hukum.

Pasalnya, memang masih belum ada rapor merah yang membuat dua menteri NasDem lain, yakni Siti Nurbaya dan Syahrul Yasin Limpo harus diganti.

"Sekalipun begitu banyak kinerja dari menteri yang lain, tapi karena masih bisa diharapkan bisa tuntas dan maksimal di 2024. Jokowi sepertinya masih memberikan partai manapun."

"Termasuk NasDem yang menterinya ada di dalam untuk membuktikan bahwa mereka bisa bekerja. Oleh karena itu, maka tidak mengherankan kalau yang diganti hanya Johnny G Plate yang memang memiliki kasus hukum."

"Tapi tidak mengganti misalnya Menteri Pertanian atau Menteri Lingkuhan Hidup yang sampai saat ini sebenarnya tidak ada rapor merah yang diberikan kepada mereka," ungkap Adi.

Baca juga: Respons NasDem Sikapi Dilantiknya Budi Arie Setiadi Jadi Menkominfo: Biar Publik yang Menilai

Jokowi Lantik Budi Arie Jadi Menkominfo Baru, Nezar Patria Wamenkominfo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Senin (17/7/2023) pagi melantik Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019 hingga 2024.

Selain itu, Presiden mengangkat Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dan Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.

Kemudian, Presiden juga mengangkat Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Saiful Rahmat sebagai Wakil Menteri Agama.

"Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri negara dan wakil menteri negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024."

Baca juga: Ikuti Ratas, Dua Menteri NasDem Datang ke Istana Berbarengan

"Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?" ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Setelah resmi melantik Budi Arie sebagai Menkominfo dan Nezar Patria sebagai Wamenkominfo, Jokowi pun memberikan tugas penting.

Yakni tugas untuk menyelesaikan pembangunan Tower Base Transceiver Station (BTS) yang tertunda karena kasus korupsi Menkominfo sebelumnya, Johnny G Plate.

Jokowi menegaskan, penyelesaian pembangunan Tower BTS tetap harus berjalan, meskipun proses hukum kasus korupsi BTS tersebut masih berproses di pengadilan.

Baca juga: Kata Nasdem Budi Arie Jadi Menkominfo: Jokowi Dianggap Seenaknya, Khawatir Orang Tak Mau Berpartai

Sebab proyek tower BTS menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berada di daerah terdepan dan tertinggal.

"Kita ini punya waktu yang sangat pendek, satu setengah tahun kurang. Sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan."

"Penyelesaian hukum silakan berjalan, kita hormati proses hukum. Tetapi penyelesaian BTS juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah terdepan dan tertinggal."

"Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Itu tugas beratnya di situ," terang Jokowi.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Faryyanida Putwiliani)

Baca berita lainnya terkait Reshuffle Kabinet.