Jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Telah Laksanakan 3 Tugas dari Presiden di Kementerian ATR/BPN

Kala itu, presiden menyampaikan tiga amanat yang ditugaskan kepada Hadi terkait pertanahan dan tata ruang.

Tiga tugas tersebut yakni Penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan, Pemberantasan Mafia Tanah, serta Dukungan Terhadap Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.

Sejak saat itu, Hadi mulai berkeliling ke seluruh penjuru tanah air Republik Indonesia guna memastikan setiap jengkal tanah di negeri ini terdaftar dan terpetakan.

Hadi juga terus melakukan akselerasi Program PTSL dengan beragam terobosan, mulai dari membangun kolaborasi dengan berbagai pihak hingga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dengan melakukan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS).

Selain memasifkan sertipikasi tanah masyarakat, Hadi juga mendorong sertipikasi rumah-rumah ibadah di mana total sebanyak 52.991 berhasil tersertipikasi, tanpa terkecuali, dan diskriminasi. 

Sebagai upaya mengakselerasi pendaftaran tanah wakaf, Kementerian ATR/BPN juga telah melaksanakan penandatanganan kerja sama dengan berbagai lembaga keagamaan untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf serta tanah rumah ibadah. 

Selain itu pemberian hak atas tanah ulayat kepada masyarakat juga menjadi fokus Kementerian ATR/BPN. 

Di bawah kepemimpinan Hadi, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan hak atas tanah ulayat bagi beberapa kelompok masyarakat adat, di antaranya Suku Anak Dalam di Jambi dan Musi Rawas Utara, Masyarakat Hukum Adat Sawoi di Papua, serta para niniak mamak yang berada di Kabupaten Tanah Datar dan Limapuluhkota di Sumatra Barat.

Hadi memandang tanah ulayat bukanlah penghalang pembangunan dan kami menyadari bahwa masyarakat modern terbentuk dari masyarakat adat, sehingga eksistensi mereka perlu didukung melalui kehadiran negara melalui hak atas tanah.

Selain itu, ia juga mendorong percepatan Sertipikasi Aset-Aset BMN/BMD/BUMN dan BUMD sebanyak 337.359 Aset Pemerintah Pusat/Daerah tersertipikasi. 

Hal tersebut dilakukan sebagai mitigasi penyalahgunaan aset yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Pada era kepemimpinan Hadi, program PTSL tercatat telah mendaftarkan 14.123.099 bidang tanah di seluruh Indonesia, di mana 10.389.368 bidang tanah telah bersertipikat. 

Program PTSL di era kepemimpinan Hadi juga tercatat telah memberikan penambahan nilai ekonomi atau economic value added mencapai sekira Rp 87,06 triliun yang berasal dari hak tanggungan, BPHTB, PPH, dan PNBP.

Kementerian ATR/BPN juga telah melaksanakan empat layanan pertanahan secara digital yaitu Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Elektronik, Roya Elektronik, dan Zona Nilai Tanah Elektronik dalam rangka mengimplementasikan konsep Digital Melayani (DILAN) yang dicanangkan presiden pada tahun 2019.

Pada tahun 2023, Kementerian ATR/BPN juga tercatat telah meluncurkan sertipikat tanah elektronik.