Senin, 18 Agustus 2025

Kecelakaan Maut di Subang

Kecelakaan Maut di Subang, Anggota Komisi V DPR Minta Sanksi Tegas PO Bodong

DPR minta Kemenhub tindak tegas PO yang tidak memiliki izin operasi. Hal tersebut menyusul kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di Subang.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Petugas derek memarkirkan bangkai bus Putera Fajar nopol AD 7524 OG di Terminal Subang pasca kecelakaan maut yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok, di Jalan Raya Ciater, Kampung/Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (11/5/2024). 

Untuk sopir yang menyebabkan kecelakaandan mengakibatkan orang lain meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).

Tak hanya itu, Sigit juga meminta PO bus Trans Putra Fajar memberikan ganti rugi kepada para korban sesuai aturan.

Berdasarkan pasal Pasal 192 UU LLAJ, Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan enumpang.

Sigit juga meminta Kemenhub lebih ketat mengawasi kelaikan bus-bus yang beroperasi untuk menghindari kecelakaan fatal yang berujung pada korban jiwa.

“Banyaknya kejadian menunjukkan pemerintah dan aparat lemah dalam mengawasi angkutan umum serta tidak tegas terhadap pelaku pelanggaran. Semestinya, yang menyangkut kepentingan masyarakat langsung, pemerintah harus bisa memberikan pengawasan yang ketat dan memberikan sanksi yang sangat tegas jika jelas-jelas melanggar. Jangan sampai nyawa masyarakat jadi taruhannya,” kata Sigit.

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan