Respons Kemendikbudristek hingga Anggota DPR Terkait Polemik Biaya UKT Mahal

"Mereka harus diskusi, itu kan berarti sudah pembiayaan operasional," ungkap Tjitjik.

Kemudian biaya lain ialah UTS serta ujian-ujian lain, seperti ujian tugas akhir maupun skripsi.

Meski begitu, Kemendikbudristek memberikan Rp4,7 triliun setiap tahun kepada 76 PTN akademik untuk revitalisasi di PTN tersebut.

Namun, anggaran tersebut dialokasikan bukan untuk operasional.

"Itu adalah untuk investasi dan updating sarana yang ada di perguruan ini. Terutama adalah sarana untuk praktik, laboratorium, dan sarana-sarana untuk pelatihan-pelatihan yang bisa mengembangkan inovasi yang ada di perguruan ini," tuturnya.

Gen KAMI

Ketua Umum Gen KAMI (Gerakan Komunitas Aktivis Milenial Indonesia), Ilham Latupono, mengecam kebijakan kenaikan UKT.

Menurutnya, kenaikan biaya kuliah adalah bentuk pengkhianatan terhadap visi Indonesia Emas 2045.

“Kenaikan UKT ini bentuk pengkhianatan pimpinan kampus terhadap Visi Nasional Indonesia Emas 2045."

"Alih-alih menyediakan pendidikan murah, para rektor justru menaikkan uang kuliah,” kata Ilham dalam keterangannya, Rabu (15/5/2024).

Ia khawatir apabila kenaikan biaya kuliah di kampus negeri ini akan memengaruhi pembentukan generasi emas yang nantinya akan memimpin Indonesia.

“Mahasiswa hari ini, akan menjadi pimpinan bangsa dan negara ini di tahun 2045. Bayangkan jika mereka putus kuliah, karena kenaikan UKT yang tidak kira-kira ini,” ujarnya.

Atas dasar itu, ia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti turun tangan.

Jokowi perlu memerintahkan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, untuk segera membatalkan kenaikan UKT serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional PTN. 

"Jangan sampai desentralisasi kampus justru semakin menonjolkan komersialisasinya. Apalagi kalau sampai mengorbankan mahasiswa,” ujarnya.

Ilham justru curiga, kenaikan UKT yang melonjak dan mendadak merupakan upaya sabotase kelompok tertentu terhadap kebijakan Jokowi.