Raffi Ahmad Mundur dari Proyek Beachclub Gunungkidul, WALHI DIY: Proyeknya Tak Batal

TRIBUNNEWS.COM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) DI Yogyakarta buka suara terkait mundurnya pesohor, Raffi Ahmad dalam proyek beachclub yang dibangun di Kabupaten Gunungkidul.

Diketahui, Raffi Ahmad menyatakan mundur dari proyek tersebut lewat video yang diunggah di akun pribadinya pada Rabu (12/6/2024).

Dalam pengakuannya, dia mengungkapkan alasannya mundur dari proyek tersebut karena tidak ingin melanggar aturan yang berlaku.

"Dengan ini saya menyatakan akan menarik diri dari keterlibatan saya dalam proyek ini. Bagi saya, apa pun yang saya lakukan dalam bisnis-bisnis saya ini wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia terutama harus dapat memberikan manfaat yang baik untuk seluruh masyarakat Indonesia," kata Raffi dalam video tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Direktur WALHI DI Yogyakarta, Dimas R Perdana mengungkapkan mundurnya Raffi Ahmad tidak serta-merta membuat pembangunan beachclub di Gunungkidul tersebut batal.

Dimas mengungkapkan Raffi hanyalah bagian kecil dari pihak yang terlibat dalam pembangunan tersebut.

"Menanggapi video keputusan Raffi Ahmad, ya ini tidak hanya tentang Raffi Ahmad. Raffi cuma bagian dari marketing besar investasi di Indonesia. Raffi gugug bukan berarti investnya batal," kata Dimas kepada Tribunnews.com, Rabu siang.

Dimas mengungkapkan dari berbagai studi yang dilakukan pihaknya, ada dugaan beberapa industri pariwisata yang terlibat dalam pembangunan beachclub melakukan pelanggaran rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Gunungkidul.

"Artinya investasi lain yang berpotensi adanya pelanggaran hukum dan berdampak pada perusakan lingkungan harus tetap dikawal," jelasnya.

Baca juga: Raffi Ahmad Berencana Bangun Resort di Gunungkidul, Pemkab Sebut Belum Ada Dokumen Resmi

Dimas mengatakan pihaknya akan melakukan studi lebih mendalam terkait kerusakan karst akibat aktivitas pembangunan beachclub usai Raffi Ahmad menyatakan undur diri.

Dia menegaskan pihaknya akan terus mendorong untuk pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan berkelanjutan.

Ketika ditanya terkait apakah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul sudah mengetahui terkait dugaan proyek ini tidak mengantongi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Dimas menyebut pemerintah setempat belum memberikan respons.

Namun, sambungnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DI Yogyakarta disebut sudah melakukan kajian.

"Kalau dari Pemkab Gunungkidul, sejauh yang kami tahu, nampaknya belum merespons terkait ini. Kalau dari pihak Pemprov responsnya soal akan dilakukan kajian terkait proyek ini," tutur Dimas.

Sementara, Kepala Divisi Kampanye, Data, dan Informasi WALHI DI Yogyakarta, Elki S Hadi mengungkapkan pembangunan beachclub di Gunungkidul ini menjadi salah satu permasalahan pembangunan pariwisata di Gunungkidul.

Dia mengatakan banyak kawasan pariwisatai di Gunungkidul yang tidak sesuai dengan RTRW yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

"Permasalahannya kan ini tuh juga karena pemerintah Gunungkidup ugal-ugalan membangun pariwisata di sana sampai menerobos wilayah geopark dan RTRW-nya," tuturnya.

Eki menuturkan pembangunan beachclub di Gunungkidul ini pun menjadi salah satu permasalahan yang dialami masyarakat setempat karena dibangun di atas wilayah pertanian warga.

"DI RTRW, beachclub itu kan dibangun di atas wilayah pertanian itu. Nah jadi tetap perlu dilihat dari sisi tata ruang. Belum lagi dampak lingkungannya seperti yang sudah ada di rilisnya WALHI," jelasnya.

Secara keseluruhan, WALHI DI Yogyakarta pun berharap agar pemerintah lebih berfokus pada pemulihan lingkungan dan perekonomian berbasis masyarakat lokal alih-alih melakukan pembangunan yang mengancam kerusakan lingkungan dan merugikan warga sekitar.

"Semua proyek yang berpotensi merusak lingkungan seharusnya tak perlu dilanjutkan," kata Dimas.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)