Tak Cuma Gibran, Subhan Pernah Gugat Anies Baswedan ke MK soal Capres Harus WNI

TRIBUNNEWS.COM - Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari seorang advokat bernama Subhan Palal digelar pada Senin (8/9/2025) hari ini di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Menurut keterangan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, sidang akan dimulai pada pukul 09.00 WIB di Ruang Soebekti 2.

Adapun isi gugatan Subhan yakni menuntut Gibran agar membayar uang ganti rugi sebesar Rp125 triliun karena menurutnya riwayat pendidikan SMA putra sulung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) itu tidak sesuai dengan aturan di Indonesia.

Tak cuma Gibran, Subhan juga menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

"Karena di UU Pemilu itu disyaratkan, presiden dan wakil presiden itu harus minimum tamat SLTA atau sederajat," kata Subhan dalam program Sapa Malam di YouTube Kompas TV, Rabu (3/9/2025).

Subhan menganggap meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam UU Pemilu.

Baca juga: Subhan Palal Menggugat Ijazah SMA Fufufafa Rp 125 Trilyun, Like Father like Son?

Dia menuturkan gugatannya ini merujuk pada definisi SLTA atau SMA yang disebutkan dalam UU Pemilu yang menurutnya merujuk pada sekolah di Indonesia alih-alih di luar negeri.

“Ini pure hukum, ini kita uji di pengadilan. Apakah boleh KPU menafsirkan pendidikan sederajat dengan pendidikan di luar negeri,” lanjut Subhan.

Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta pada tahun 2024 lalu.

Namun, gugatannya berujung tidak diterma karena PTUN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan dari Subhan tersebut.

Pernah Gugat Anies hingga Raffi Ahmad soal UU WNI

Saat diwawancara awak media di PN Jakarta Pusat pada Senin pagi, Subhan mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Dia menyebut gugatannya itu dilayangkan ke PTUN hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Namun ketika ditanya soal capres yang digugat, Subhan enggan untuk menjelaskannya.

"Di MK itu, saya minta semua orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (Indonesia) tidak boleh ikut dalam pemerintahan. (Boleh disebut namanya?) Nggak usah lah nanti malah jadi melebar," katanya dikutip dari YouTube Refly Harun, Senin pagi.

Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, Subhan memang pernah mengajukan uji materil terkait Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 ke MK pada 9 Oktober 2024.