Pilkada Serentak 2024
Reaksi Istana: Pemerintah Ikut Aturan MK Jika Revisi UU Pilkada Tak Disahkan hingga 27 Agustus
Menurut Hasan, sikap pemerintah dibatasi. Dalam menyikapi polemik aturan tersebut, pemerintah harus mengikuti undang-undang atau aturan yang baru.
Penulis:
Taufik Ismail
Editor:
Acos Abdul Qodir
lihat foto
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Pihak Istana Kepresidenan melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memberi keterangan pers perihal polemik revisi Undang-undang Pilkada pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (22/8/2024).
Dua persyaratan pencalonan kepala daerah dari MK tersebut dibegal DPR RI melalui revisi UU Pilkada yang dikebut. Dalam waktu singkat Baleg menyepakati bahwa syarat ambang batas pencalonan yakni 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah bagi partai yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu Parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD mengikuti putusan MK yakni disesuaikan dengan jumlah DPT di masing masing wilayah.
Revisi UU Pilkada juga memutuskan batas usia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan 25 untuk Calon Bupati atau Walikota ditentukan saat pelantikan bukan penetapan.
Berita Terkait
Berita Terkait
Pilkada Serentak 2024
| Wamendagri Ribka Haluk Berharap Pemungutan Suara Ulang di 3 Daerah Hari Ini Jadi yang Terakhir |
|---|
| Tinjau Pencoblosan PSU Pilgub Papua, Bawaslu RI Belum Dapati Temuan Lapangan |
|---|
| Air Sungai Kering Hambat Distribusi Logistik PSU Pilgub Papua, 2 Distrik Berpotensi Coblos Susulan |
|---|
| KPU - Bawaslu Bakar 2.884 Surat Suara PSU Pilgub Papua Rusak dan Berlebih di Kota Jayapura |
|---|
| Wamenko Polkam: Persiapan PSU Pilkada di Papua, Boven Digoel, hingga Barito Utara Sudah 100 Persen |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.