VIDEO Kemendagri dan Mabes TNI Ungkap Sikap Resmi Soal Polri di Bawah Kemendagri atau TNI

Dia menegaskan Polri tidak bisa dipisahkan dari Presiden.

Ia menyebut sudah menjadi kehendak reformasi bahwa Polri di bawah presiden.

"Ya karena dari dulu memang sudah dipisahkan di bawah presiden, itu kehendak reformasi sudah itu saja," ujar Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan wacana Polri di bawah Kemendagri harus melalui kajian terlebih dahulu.

Kajian itu ditempuh melalui proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, mengingat saat ini Polri masih bertanggung jawab langsung di bawah Presiden RI.

Bima menuturkan, perubahan itu harus dipertimbangkan masak-masak.

Sebab setiap perubahan akan berdampak pada keuangan negara.

Sikap Mabes TNI

Markas Besar (Mabes) TNI akhirnya angkat bicara mengenai wacana mengembalikan Polri di bawah kendali TNI, yang belakangan menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Hariyanto, menegaskan TNI menghormati setiap diskusi yang berkembang terkait perubahan struktur lembaga negara, termasuk soal Polri.

Namun, ia menekankan institusinya berpegang teguh pada Undang-Undang yang berlaku dan mengatur peran dan tugas masing-masing institusi. 

Lebih lanjut, Hariyanto menjelaskan TNI dan Polri memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. 

Ia memastikan koordinasi antara kedua institusi berjalan baik, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

"Segala perubahan terkait struktur atau koordinasi antar lembaga merupakan kewenangan pemerintah dan DPR."

"Dan TNI akan mengikuti kebijakan sesuai keputusan resmi negara," kata Hariyanto saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (1/12/2024).

Baca juga: Ramai-ramai Tolak Usulan Polri di Bawah Kemendagri/TNI, Pengamat Jelaskan Risiko