Prabowo Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen, KPK dan Pemprov Jakarta Langsung Laksanakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Prabowo telah memerintahkan Kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih serta seluruh pemerintah daerah memangkas anggaran belanja perjalanan dinas sebesar minimal 50 persen dari sisa pagu belanja tahun 2024.

"Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki," kata Prabowo, saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Gayung bersambut. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemprov DKI Jakarta memastikan akan melaksanakan arahan tersebut.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan bakal bakal melakukan pemangkasan anggaran di sejumlah sektor untuk efisiensi penggunaan APBD 2025.

Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Untuk tindaklanjut inpres terkait efisiensi, kami pemerintah provinsi sudah menyiapkan instruksi gubernur. Insyaallah hari Kamis bisa kami tanda tangani,” ucapnya saat ditemui di kawasan Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (28/1/2025).

“Tapi intinya kami juga mendukung langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” sambungnya.

Teguh bilang, saat ini seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan penyisiran terhadap anggaran-anggaran yang akan dipangkas.

“Antara lain misalnya adalah dari (anggaran) perjanan dinas. Kemudian yang kedua dari anggaran makan minum rapat-rapat, dan baberapa lainnya,” ujarnya.

Ia pun mengaku telah berkoordinasi dengan Pramono Anung-Rano Karno alias Si Doel yang akan melanjutkan estafet kepemimpin di Jakarta selama lima tahun ke depan.

“Jadi kami sudah menyiapkan, tapi belum langsung kami eksekusi. Kami sifatnya membintangi, menandai (anggaran yang akan dipangkas),” tuturnya.

“Kemudian nanti silakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030 bapak Pramono Anung dan bapak Rano Karno (yang mengeksekusi),” tambahnya menjelaskan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali menambahkan, anggaran yang dipangkas itu kemudian akan dialihkan untuk menjalankan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ia pun berharap, anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjalankan program-program unggulan Pram-Rano.

“Mumpung masih awal tahun, mudah-mudahan kami bisa efisien, lebih baik, dan kami bisa efektifkan untuk kegiatan-kegiatan yang nanti kalau di Jakarta, pak gubernur dan wagub terpilih yang dilantik tanggal 6 Februari nanti,” kata Marullah.

KPK juga berhemat

Sementara, KPK juga memastikan akan melaksanakan penghematan dengan memangkas anggaran yang terkait dengan perjalanan dinas dan operasional kantor.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, mengatakan, penghematan itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Dalam rangka mendukung program pemerintah tahun 2025, KPK juga melakukan berbagai langkah penghematan anggaran, di antaranya terkait dengan perjalanan dinas dan operasional kantor,” ujar Tessa, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

Tessa mengatakan, penghematan anggaran perjalanan dinas dilakukan dengan mengutamakan penyelenggaraan kegiatan pertemuan, pelatihan, atau sosialisasi secara daring.

Selain itu, KPK juga akan mengoptimalkan ruang-ruang di lingkungan gedungnya untuk dijadikan tempat melaksanakan berbagai kegiatan.

“Untuk penghematan perjalanan dinas, penyelenggaraan pertemuan seperti pelatihan dan sosialisasi dilakukan secara daring atau mengoptimalkan ruangan dan lingkungan di sekitar gedung KPK,” kata Tessa.

“Sedangkan untuk kegiatan di luar kota, akan dilakukan skala prioritas dan pembatasan jumlah personel,” sambung dia.

Sementara untuk penghematan operasional kantor, kata Tessa, KPK akan mulai mengurangi pencetakan dokumen atau barang secara fisik, dan akan berupaya mengoptimalkan arsip digital secara bertahap.

Instruksi presiden

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa anggaran untuk kegiatan seremonial.

Hal ini seperti perayaan ulang tahun dan perjalanan dinas akan dipangkas sebagai bagian dari upaya efisiensi belanja negara. 

Instruksi ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025, yang mengatur pemangkasan anggaran untuk pos-pos yang dianggap tidak esensial. 

Dalam sidang kabinet paripurna bersama para menteri, Prabowo menyampaikan bahwa efisiensi anggaran menjadi prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Dalam Inpres tersebut, anggaran belanja negara sebesar Rp 306 triliun yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp 50,5 triliun, akan difokuskan pada belanja yang lebih produktif. 

Prabowo menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk melakukan review terhadap anggaran mereka, termasuk belanja operasional dan non-operasional, serta mengidentifikasi area yang dapat dikurangi, seperti perjalanan dinas, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan alat serta mesin.

Para kepala daerah juga diminta untuk membatasi belanja untuk kegiatan seremonial, seminar, dan studi banding, serta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen. 

Pernyataan Presiden Prabowo tersebut mendapat respons positif dari berbagai kalangan, termasuk warganet yang mengapresiasi langkah ini.

Banyak yang menilai bahwa pemangkasan anggaran untuk kegiatan seremonial dan dinas luar negeri dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

Seperti yang dikatakan oleh akun Instagram @rohmaahh.az, "Membayangkan selama 10-20 tahun yang lalu betapa ratusan triliun anggaran negara dipakai untuk dinas dalam dan luar negeri.

Mungkin negara kita nggak punya banyak utang untuk pembangunan." Selain itu, ada juga warganet yang mengusulkan agar anggaran untuk mobil dinas juga dipangkas. 

Menurut mereka, pejabat negara seharusnya menggunakan transportasi umum, seperti yang dilakukan di negara-negara maju.

"Setuju hilangkan seremonial, bikin habis biaya dan waktu kerja. Jangan kebanyakan permintaan laporan," ujar akun @nriko1272, yang mengusulkan pengurangan biaya untuk pengadaan kendaraan dinas mewah dan pengawalan yang dianggap tidak relevan.

Langkah Presiden Prabowo ini diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan anggaran negara dan memastikan dana publik digunakan untuk kepentingan yang lebih vital dan produktif, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.