WNI Tewas Ditembak di Malaysia: Respons Prabowo, Kemlu, DPR RI, hingga Komnas HAM

Prabowo juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan ilegal yang dapat berisiko tinggi.

“Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu,” lanjutnya.

Prabowo percaya pemerintah Malaysia akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

3) Komnas HAM Angkat Bicara

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membuka peluang bakal membawa kasus penembakan lima WNI di Malaysia ke forum Komnas HAM Asia Tenggara (South East Asia National Human Rights Institutions Forum - SEANF). 

Diketahui, Komnas HAM menjabat sebagai ketua umum SEANF periode 2024-2025. 

SEANF merupakan jaringan lembaga hak asasi manusia yang terdiri dari negara-negara Asia Tenggara.

Seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste dan Myanmar. 

Komnas HAM juga membuka kemungkinan bakal melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia). 

"Komnas HAM membuka kemungkinan untuk melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia) baik secara bilateral maupun melalui SEANF, sesuai yurisdiksi dan kewenangan masing-masing," ungkap Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, Sabtu (2/2/2025), dikutip dari Kompas.com. 

Atnike mengatakan, pihaknya akan terus mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada 5 WNI yang menjadi korban penambakan polisi Malaysia, 24 Januari 2025 lalu. 

"Komnas HAM akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi lima orang PMI yang menjadi korban dalam kasus penembakan yang terjadi di Malaysia ini," ujarnya. 

Komnas HAM juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pekerja migran lainnya.

"Hal ini sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 2012," tambahnya.

4) Tanggapan Komisi XIII DPR RI

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) harus diusut tuntas.

"Kami mendesak pemerintah Malaysia agar kasus ini diusut tuntas," kata Andreas, Sabtu (1/2/2025).