Demo Minta Tunjangan Kinerja Dicairkan, Kemendiktisaintek Tidak Berpihak pada Dosen: Kami Dicueki

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendiktisainstek Seluruh Indonesia (Adaksi) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Monas, Patung Kuda, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Mereka menuntut tunjangan kinerja (tukin) yang hingga kini belum diberikan. 

Baca juga: Ratusan Dosen ASN Demo di Monas Tuntut Pencairan Tukin Sejak 2020

Koordinator aksi, Anggun Gunawan, menyoroti ketidakhadiran political will dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini.

"Ya kalau kami melihat ini merupakan itikad yang tidak ada dari pemerintah ya. Jadi sejak awal kami sudah merasakan adanya ketidakadaan political will dari pemerintah," ujar Anggun saat diwawancarai di lokasi.

Baca juga: Polisi Kerahkan Ratusan Personel Kawal Aksi Demo Aliansi Dosen di Patung Kuda Jakarta Pusat

Menurutnya, sejak awal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menunjukkan sikap tidak berpihak kepada dosen. 

Hal ini semakin jelas ketika Plt Sekjen Kemendikti Saintek, Togar Mangihut Simatupang pada 3 Januari lalu menyatakan bahwa dosen bukan bagian dari pegawai kementerian, sehingga tidak berhak mendapatkan tukin.

Selain itu, hingga saat ini para dosen mengaku tidak pernah diajak berdiskusi atau beraudiensi oleh kementerian. "Kami dicuekin,” ujarnya.

Anggun juga menyoroti anggaran kementerian yang mencapai Rp57 triliun, di mana menurutnya, hanya Rp8 triliun yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan tukin dosen.

"Jadi menurut kami kenapa tidak diambilkan saja dari anggaran yang sudah ada, jadi 2,5 triliun kemudian ditambahkan dari dana yang 57 triliun itu. Jadi sebenarnya bisa kalau ada iktikad baik pemerintah,” tuturnya.

Ia juga mempertanyakan program-program yang dicanangkan oleh kementerian, yang menurutnya banyak yang tidak relevan dengan kebutuhan utama pendidikan tinggi di Indonesia.

Baca juga: Dosen Unair Thanthowy Ungkap Kasus HGB di Atas Laut Sidoarjo-Surabaya, Ini Kata Pemprov Jatim

Para dosen berharap pemerintah segera membuka ruang dialog dan menunjukkan komitmen nyata dalam menyelesaikan persoalan ini. Jika tuntutan mereka terus diabaikan, bukan tidak mungkin aksi akan terus berlanjut.