Ada Isu Reshuffle Kabinet, Prabowo Tegaskan akan Singkirkan Menteri yang Tak Mau Kerja untuk Rakyat

Untuk diketahui, dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran, ada sejumlah menteri atau pejabat setingkat menteri yang disorot publik karena melakukan kesalahan.

Di mulai dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang mengakui menggunakan kop dan stempel kementerian untuk undangan Haul ibundanya, sekaligus Hari Santri, dan Tasyakuran.

Hingga yang terbaru polemik Menteri Dikti Saintek Soemantri Brodjonegoro yang diduga melakukan kekerasan dan melakukan pemecatan sepihak terhadap ASN.

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen.

Baca juga: Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Butuh Evaluasi dan Reshuffle untuk Memaksimalkan Kinerja

Sementara publik yang tidak puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran sebesar 19,1 persen.

Masih berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang politik-keamanan pemerintah Prabowo mencapai 85,8 persen.

Sementara bidang kesejahteraan sosial berada di angka 83,7 persen; ekonomi 74,5 persen; dan hukum 72,1 persen.

Peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiyarko mengatakan ada harapan besar dari masyarakat untuk pemerintahan Prabowo-Gibran 5 tahun ke depan.

Baca juga: Prabowo Isyaratkan Reshuffle Menteri Kabinetnya yang Tak Tak Mau Kerja untuk Rakyat

“Ini kita bisa baca sebagai harapan besar ya, harapan besar publik sekaligus juga ada rasa mungkin euforia karena setelah 10 tahun sebelumnya dua periode dipimpin oleh satu pemerintahan, masyarakat saat ini mendapat presiden dan wakil presiden yang baru."

"Jadi ada semacam harapan besar terhadap pemerintahan ini,” ucap Vincentius Gitiyarko dikutip dari Kompas TV soal “Survei Litbang Kompas: 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran” pada Senin (20/1/2025).

“Kita juga perlu ingat bahwa bagaimana transisi pemerintahan ya atau transisi politik yang terjadi setelah Pemilu itu juga berjalan relatif lancar, dalam tanda kutip ya."

"Bahkan kita juga tahu bahwa dalam proses ini ada narasi keberlanjutan yang dibawa oleh pemerintahan yang sekarang,” ucapnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Chaerul Umam)