Kapolri Diminta Berikan Atensi dan Ambil Langkah Konkret Telisik Kasus Mafia Judi Daring

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan atensi penanganan kasus penyalahgunaan kewenangan situs judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi; sebelumnya Kemenkominfo). 

Terkini bekas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi diperiksa Bareskrim Polri. 

Noor menilai penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu, guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. 

Apalagi, Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri beberapa waktu lalu dianggap sebagai kode keras agar bahwa negara gagal ditunjukkan dengan wajah polisinya yang gagal. 

"Jangan sampai hukum menunjukkan wajah tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Semua pihak harus diperlakukan setara di mata hukum, sehingga kode keras Presiden Prabowo dapat ditafsirkan baik oleh Kapolri dan jajaran. Jika ada indikasi keterlibatan mantan pejabat tinggi negara, proses hukum harus dilakukan secara transparan dan profesional," kata Noor kepada wartawan, Kamis (6/2/2025).

Dia menambahkan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law merupakan pilar utama negara hukum yang harus ditegakkan oleh setiap aparat penegak hukum, termasuk Polri.

"Evaluasi terhadap kinerja untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," ujar Noor.

Diberitakan sebelumnya, Budi Arie Setiadi telah diperiksa oleh Bareskrim Polri pada 19 Desember 2024 terkait dugaan korupsi dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

Namun, dia hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan tersebut. 

Dia meyakini di bawah rezim pemerintahan Presiden Prabowo, penegakan hukum akan berjalan tegas danibagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum.

"Rezim pemerintahan Prabowo dikenal dengan komitmennya untuk memberantas praktik-praktik ilegal. Oleh karena itu, Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum harus menunjukkan ketegasan yang sama, tanpa pengecuali", Imbuhnya.

Noor juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penegakan hukum.

"Jika evaluasi ini dilakukan dengan benar, saya yakin citra Polri akan kembali positif di mata publik. Jangan biarkan kinerja segelintir oknum penyidik maupun pejabat di Bareskrim Polri ini mencoreng nama baik institusi sebesar Polri," kata Noor.

Menurutnya, lambatnya penanganan kasus besar seperti ini dapat menimbulkan kesan bahwa aparat penegak hukum tidak serius dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Noor berharap agar Sigit mengambil langkah konkret dalam mengevaluasi jajaran Bareskrim Polri.