Tata Tertib DPR
Respons TNI Perihal Revisi Tatib DPR
Revisi Tatib DPR beri kewenangan DPR mengevaluasi pejabat negara dalam rapat paripurna. Itu dinilai membuka peluang DPR merekomendasi pemberhentian.
Penulis:
Gita Irawan
Editor:
Willem Jonata
lihat foto
Tribunnews.com/Gita Irawan
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto usai mengikuti upacara Ziarah Peringatan HUT Ke-79 TNI di TMP Kalibata Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2024).
Setelahnya, pimpinan DPR menyampaikan kepada pemerintah.
"(Dari) komisi ke pimpinan DPR, memang internal, baru pimpinan DPR nanti menindaklanjuti kepada pemerintah. Jadi bukan DPR mencopot yang bersangkutan, enggak lah," ujar Martin.
Martin menegaskan semua pejabat negara yang telah ditetapkan melalui paripurna DPR masing-masing memiliki Undang-undang (UU).
"Nanti kan itu kan ada UU-nya masing-masing. Setiap pejabat yang fit and proper itu kan (ada) UU-nya. Kalau KPK ada UU-nya, MK ada UU-nya, apalagi tuh, KY ada UU-Nya. Nah yaitu kembali ke UU-nya. Makanya di Tatib itu dikatakan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku," tegas dia.
Berita Terkait
Berita Terkait
Tata Tertib DPR
| Revisi Tatib DPR Dikritik, Peran Prabowo Dinilai Bisa Jadi Penentu |
|---|
| Sebut Revisi Tata Tertib DPR Berbahaya, Eks Hakim MK Aswanto: Pencopotan Seperti yang Saya Alami |
|---|
| Respons Polri Soal Revisi Tatib DPR: Kapolri Tetap Diangkat dan Diberhentikan oleh Presiden |
|---|
| Mantan Hakim MK Aswanto Tanggapi Revisi Tata Tertib DPR: Saya Bukti Pencopotan |
|---|
| Dasco Heran Revisi Tata Tertib Munculkan Isu DPR Bisa Copot Pejabat Negara |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.