Pengamat Sebut Dasco Memainkan Gaya Politik Baru Pimpinan DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dinilai memainkan gaya baru pimpinan DPR dalam menangani permasalahan politik yang berkembang di Indonesia.

Keterangan tersebut disampaikan Khalid Zabidi, aktivis 98 ITB Bandung menanggapi anggapan tukang stempel pemerintah yang dialamatkan kepada Dasco.

Dasco disebut selalu mengambil langkah menangani isu yang disorot publik, seperti kisruh pagar laut, antrean elpiji 3 Kg subsidi akibat pelarangan eceran berdagang gas, kasus SNBP bermasalah bagi siswa sekolah, hingga surat penundaan rapat anggaran di DPR. 

"Dasco bukan stempel pemerintah, dia menunjukkan gaya politik baru menampilkan proaktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR sehingga cepat menanggulangi masalah yang ada," terang Khalid Zabidi, Selasa (12/2/2025).

Terkait surat penundaan rapat pembahasan anggaran di DPR, dalam beberapa kesempatan Dasco sebenarnya sudah menyatakan bahwa penundaan rapat anggaran di DPR bahwa kementerian dan lembaga masih dalam proses rekonstruksi anggaran sehingga membutuhkan waktu pembahasan di DPR.

Baca juga: Sufmi Dasco Ahmad Ungkap Peluang Jokowi Gabung Gerindra, Segera Miliki KTA?

"Pembahasan anggaran ini sangat penting sehingga perlu dibahas secara detil dan berhati-hati," ujar Khalid Zabidi.

Di sisi lain, Khalid juga mengatakan, Dasco melakukan hal tersebut dari aspirasi yang berkembang di masyarakat sehingga Dasco proaktif melakukan langkah-langkah yang dilakukan.

"Pola baru Dasco perlu diapresiasi, mencirikan pimpinan DPR yang aspiratif dan proaktif," pungkas Khalid Zabidi yang juga adalah kader Partai Golkar.

Pemadam Krisis

Pakar komunikasi krisis dari Universitas Pancasila, Dr. Sudarto menyatakan bahwa di banyak peristiwa krisis politik yang terjadi di tanah air belakangan ini, Dasco sangat berperan sebagai pemadam krisis.

Sebagai contoh, saat rakyat memprotes secara massif rencana perubahan RUU Pilkada pada bulan Agustus 2024, Dasco tampil di pihak rakyat dengan membatalkan pengesahan RUU tersebut oleh DPR.

Kemudian dalam kasus Pagar Laut, Dasco tegas menyatakan Pagar Laut harus dicabut.

Begitu juga pada krisis tabung Gas Elpiji 3 kg, Dasco menegaskan distribusi Gas Elpiji 3 kg dikembalikan ke pengecer-pengecer agar rakyat mudah mendapatkan gas.

Terakhir terkait surat Dasco yang meminta penundaan pembahasan pemangkasan di DPR, langkah Dasco dapat dipandang sebagai mitigasi krisis.

"Ketika pemerintah sedang melakukan rekonstruksi anggaran, sementara pada saat bersamaan DPR juga melakukan hal yang sama secara terpisah, dapat menimbulkan krisis antara pemerintah dan DPR karena akan terjadi konflik. Jadi, kalau melihat sepak terjang Dasco selama ini, beliau lebih tepat disebut sebagai pemadam krisis, yang sikapnya selalu merespon aspirasi rakyat," kata Sudarto. (Tribunnews.com/Erik Sinaga)