HIPMI Jaya Dorong Pemerintah Libatkan UMKM dalam Kebijakan Ekonomi Strategis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya), Ryan Haroen, mendorong pemerintah untuk lebih serius melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kebijakan strategis nasional. 

Hal ini terutama dalam program Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia serta implementasi Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) yang baru disahkan.

Menurutnya, kedua kebijakan ini memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional, sehingga keberadaan UMKM harus dipastikan menjadi bagian integral dari implementasinya.

Ryan Haroen menilai bahwa Danantara, sebagai instrumen investasi negara, harus dapat menjadi peluang bagi UMKM agar mereka bisa tumbuh dan berkontribusi dalam perekonomian nasional. 

"Pemerintah harus memastikan bahwa Danantara tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga memberikan akses kepada UMKM untuk terlibat dalam proyek-proyek strategis," ujar Ryan Haroen melalui keterangan tertulis, Rabu (26/2/2025). 

"Misalnya, dengan membuka skema pembiayaan yang lebih mudah serta mendorong kemitraan antara investor besar dan UMKM," tambahnya. 

Ryan juga menyoroti perlunya skema pendanaan dan dukungan teknis bagi UMKM agar mereka dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis yang dikelola oleh Danantara. 

Salah satu caranya adalah dengan membuka mekanisme kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar di berbagai sektor, seperti industri manufaktur, teknologi, dan infrastruktur. 

Dengan demikian, Danantara dapat menjadi alat untuk memperkuat ekosistem bisnis nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing produk lokal.

Selain Danantara, Ryan Haroen juga menyoroti pengesahan RUU Minerba yang baru dan dampaknya terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. 

Menurutnya, langkah ini merupakan kemajuan signifikan bagi UMKM karena dalam regulasi yang baru. 

Dalam UU Minerba, UMKM kini diperbolehkan memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP). 

"Disahkannya RUU Minerba adalah langkah maju karena memberikan peluang bagi UMKM untuk memperoleh izin tambang sendiri. Ini adalah bentuk keberpihakan negara kepada pengusaha kecil agar mereka dapat terlibat langsung dalam sektor yang selama ini sulit diakses," ujar Ryan Haroen.

Namun, Ryan menegaskan bahwa regulasi ini harus diikuti dengan implementasi yang jelas dan transparan. 

Pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme perizinan bagi UMKM benar-benar mudah diakses, tidak birokratis, serta didukung oleh skema pembiayaan dan pelatihan yang memadai.