Jumat, 29 Agustus 2025

Prabowo Klaim Pemerintahan yang Dipimpinnya Tidak Bisa Disogok

Presiden menegaskan pemerintahannya tidak bisa disuap dan tidak bisa diatur oleh pihak manapun. 

Tangkapan layar dari YouTube Sekretariat Presiden
PRABOWO - Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo Tahun 2025 di Indonesia Convention Exibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis (28/8/2025). Ia menegaskan pemerintahannya tidak bisa disuap dan tidak bisa diatur oleh pihak manapun.  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya tidak bisa disuap dan tidak bisa diatur oleh pihak manapun. 

Hal ini disampaikan Prabowo dalam sambutan pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) adalah organisasi yang mewadahi seluruh pemerintah kabupaten di Indonesia.

Dibentuk pada 30 Mei 2000 oleh 26 bupati dari 26 provinsi, APKASI lahir sebagai respons terhadap diberlakukannya sistem otonomi daerah, dengan tujuan memperkuat koordinasi dan kerja sama antar kabupaten dalam menghadapi tantangan pembangunan

Prabowo mengingatkan seluruh pejabat publik, termasuk kepala daerah, untuk menjaga integritas dan tidak terlibat dalam praktik korupsi. Ia menegaskan bahwa pemerintah yang korup tidak akan pernah mampu membawa kemakmuran kepada rakyat.

“Pemerintah yang korup tidak mungkin membawa kemakmuran kepada rakyat. Kita sudah lama jadi orang Indonesia, entah partai mana, kita harus berani mengoreksi diri kita. Kita harus berani,” kata Prabowo.

Prabowo menyinggung kasus korupsi yang menimpa sejumlah politisi, termasuk dari partai yang dipimpinnya. Ia menegaskan tidak akan memberi perlindungan bagi siapapun yang terlibat praktik rasuah.

“Saya juga kadang-kadang ngeri juga dengan ucapan-ucapan saya. Di MPR tanggal 15 Agustus, ingat pidato saya, saya katakan kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar saya tidak akan lindungi,” ujarnya.

Prabowo mengaku sering mendapat laporan langsung dari aparat penegak hukum terkait kasus dugaan korupsi. Ia menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir tindakan yang merugikan rakyat.

“Saya kasihan kadang-kadang tapi apa boleh buat? Dapat laporan dari jaksa agung, dapat laporan dari penegak-penegak hukum yang lain, pak datanya begini pak, PPATK laporan. Saya ingatkan, tapi kadang-kadang ya khilaf manusia itu, mungkin, atau mengira pemerintah Republik Indonesia ini bodoh, atau mengira bahwa pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin lemah, atau mengira pemerintah Republik Indonesia yang sekarang saya pimpin bisa disogok,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan sumpahnya untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjaga amanah rakyat. Ia menekankan dirinya takut mengecewakan rakyat dan tidak akan mengkhianati mandat yang sudah diberikan.

Prabowo juga mengingatkan kepala daerah agar selalu menjaga integritas. Menurutnya, pemimpin yang bersih dan adil adalah kunci untuk membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyat.

“Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Ini pelajaran sejarah. Kalau saudara mau menjadi Bupati yang benar dan baik, kalau saudara mau menjadi bupati yang dicintai rakyat, saudara harus belajar ini, saudara harus menjalankan pemerintah yang bersih dan adil,” pungkasnya.

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan