Komisi III DPR Harap Keberadaan KPK dan PPATK Sebagai Pengawas Danantara Bukan Hanya Formalitas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai pengawas Danantara.

Namun, politikus NasDem tersebut mengingatkan keberadaan KPK dan PPATK bukan hanya sekadar formalitas.

"Tujuan Pak Presiden Prabowo melahirkan Danantara itu untuk mengoptimalkan aset negara melalui investasi strategis. Nah jadi kita cegah dan tutup sedini mungkin celah-celah praktik korupsi. KPK dan PPATK juga harus berperan aktif di sana," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (27/2/2025).

Sahroni pun meminta KPK dan PPATK bekerja ekstra dalam mengawasi Danantara.

Sebab jika terjadi satu kali saja praktik korupsi, menurut Sahroni, hal tersebut akan sangat membahayakan Danantara.

"Jadi jangan sampai dirusak oleh praktik korupsi. Karena kalau sudah sekali saja ada praktik korupsi di sana, masyarakat pasti sudah tidak percaya, stigma pasar global terhadap Danantara juga pasti berubah. Jadi KPK dan PPATK harus bekerja ekstra prioritaskan pencegahan dan pengawasan," ujarnya.

Lebih lanjut, Sahroni berharap seluruh pemangku jabatan Danantara, dapat menjalankan superholding tersebut dengan amanah.

“Dan tentu pencegahan paling utama itu dari para pemangku jabatan itu sendiri. Semoga semuanya amanah, tetap bekerja sesuai visi misi dan koridor aturan yang ada,” pungkas Sahroni.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan bahwa Danantara merupakan badan yang paling banyak diawasi. 

Hal tersebut mengingat aset yang dikelola Danantara begitu besar mencapai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.715 triliun. 

Rosan menjelaskan, Danantara memiliki Dewan Penasihat baik dari dalam maupun luar negeri yang profesional. 

Selain itu, badan ini juga memiliki Komisi Pemantau yang diisi mulai dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Di situ paling lengkap ada Ketua KPK, ada BPK, Ketua BPKP, ada Kapolri, ada Jaksa Agung, ada Kepala PPATK, apa kurang diawasinnya kita coba," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Danantara

Presiden Prabowo Subianto meresmikan lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, (24/2/2025).