Anies Baswedan Bersyukur Majelis Hakim Langsung Izinkan Pembacaan Eksepsi Tom Lembong Usai Dakwaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersyukur majelis hakim langsung mengizinkan pihak Tom Lembong membacakan eksepsi, setelah jaksa membacakan dakwaan.

Diketahui, Anies hadir dalam sidang perdana kasus dugaan importasi gula yang menjerat eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Persidangan tersebut sejatinya beragendakan mendengar dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Tom Lembong.

Namun, tanpa disangka, tim pengacara Tom Lembong meminta izin kepada majelis hakim untuk langsung membacakan eksepsi atau bantahan.

Permintaan itu kemudian diizinkan hakim.

Baca juga: Anies Baswedan Anggukan Kepala saat Dengar Eksepsi dari Pengacara Tom Lembong

Merespons jalannya persidangan, Anies mengatakan, persidangan tersebut menjadi lengkap karena majelis hakim mengizinkan pembacaan eksepsi setelah dakwaan.

"Ya saya ingin sampaikan terima kasih kepada majelis hakim yang sudah memberikan kesempatan untuk eksepsi dibacakan hari ini juga," kata Anies, kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).

"Sehingga kita semua keluar dari persidangan hari ini mendengar secara lengkap, baik yang disampaikan oleh penuntut umum dan disampaikan oleh penasihat hukum," lanjutnya.

Dengan demikian, kata Anies, masyarakat memiliki informasi yang lengkap terkait kasus ini.

Baca juga: Tom Lembong Didakwa Memperkaya 10 Pihak Swasta dalam Kasus Korupsi Impor Gula, Ini Daftar Lengkapnya

Tak hanya itu, Anies kemudian mengingatkan majelis hakim agar dapat menangani perkara dugaan korupsi impor gula ini secara objektif, mempertimbangkan prinsip kebenaran, prinsip kepastian hukum, dan keadilan.

"Kami yakin majelis hakim mengambil keputusan seperti itu sebagaimana hari ini majelis hakim membuat keputusan yang baik sekali, dengan memberikan kesempatan untuk eksepsi dibacakan hari ini," imbuhnya.

Lebih lanjut, Anies menegaskan, kejujuran di Indonesia harus tetap ditegakkan.

Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan eks Menteri Perdagangan Tom Lembong.

Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

Anies tiba di Pengadilan Jakarta Pusat, sekira pukul 09.21 WIB. Ia tampak mengenakan kemeja biru tua dan celana bahan warna khaki.

Ia mengikuti sidang tersebut dari awal hingga selesai.

Staf Anies Baswedan mengungkapkan, mantan Calon Presiden 2024 itu pergi menggunakan moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) dan taksi untuk sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Iya tadi perginya naik MRT kan, lanjut (menggunakan) taksi ke sini. Ini pulangnya dijemput," ucap staf Anies, kepada Tribunnews.com usai sidang kasus dugaan korupsi impor gula, Kamis.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di lokasi, Anies meninggalkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekitar pukul 13.19 WIB.

Dia tampak dijemput oleh beberapa mobil. Adapun Anies naik ke mobil Toyota Kijang Innova Zenix hybrid warna hitam, bernomor polisi B 12 NSA.

Sedangkan, satu unit mobil yang berada di belakang mobil yang ditumpangi Anies terlihat diisi oleh para pengawal mantan Calon Presiden itu.

Sebelum masuk ke dalam mobil hitam itu, Anies sempat berpamitan dengan Tom Lembong dan istri Tom Lembong Franciska Wihardja.

Anies tampak melambaikan tangan sebelum masuk ke dalam mobilnya dan meninggalkan gedung pengadilan.

Seperti diketahui, dalam perkara ini Tom Lembong telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.

Selain Tom terdapat 10 orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah TWN selaku Direktur Utama PT AP, WN selaku Presiden Direktur PT AF, HS selaku Direktur Utama PT SUJ dan IS selaku Direktur Utama PT MSI.

Kemudian, ada tersangka TSEP selaku Direktur PT MT, HAT selaku Direktur Utama PT BSI, ASB selaku Direktur Utama PT KTM, HFH selaku Direktur Utama PT BFF dan IS selaku Direktur PT PDSU serta CS selaku Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Dalam perkara ini Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar menyatakan, bahwa total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 578 miliar.

Qohar menyebut total kerugian tersebut sudah bersifat final setelah pihaknya melakukan proses audit bersama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Ini sudah fiks nyata riil, berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh BPKP adalah Rp578.105.411.622,48 (Rp 578 miliar)," kata Qohar dalam jumpa pers, Senin (20/1/2025).