Disertasi Bahlil Diminta Diperbaiki: Golkar Sebut UI Objektif, JATAM Duga Ada Kepentingan Tambang

TRIBUNNEWS.COM - Sanksi dari Universitas Indonesia (UI) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yaitu perbaikan disertasi alih-alih dibatalkan dan dicabut gelar doktoralnya, menuai pro dan kontra.

Pihak yang setuju atas keputusan UI tersebut adalah partai yang dipimpin Bahlil yaitu Golkar.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar, Sarmuji menganggap keputusan UI untuk meminta Bahlil merevisi disertasinya adalah wujud objektivitas meski peristiwa ini sempat menjadi isu politik.

"Alhamdulillah UI pada akhirnya tetap berbasis pada objektivitas. Memang sejak awal masalah disertasi Pak Bahlil ini sangat sarat dengan dimensi politik. Terjadi penggiringan opini yang luar biasa, seolah-olah kesalahan ada di Pak Bahlil dan kesalahan itu sangat fatal," kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Sarmuji pun menganggap persoalan terkait disertasi Bahlil adalah sederhana karena dirinya menilai pasti ada kelemahan.

Sehingga, imbuhnya, keputusan agar Bahlil merevisi disertasinya adalah solusi terbaik.

"Sebenarnya memang masalah disertasi Pak Bahlil ini sesederhana yang diputuskan oleh UI. Jadi semua karya ilmiah, kalau diuji pasti mengandung kelemahan, pasti mengandung kekurangan dan sudah menjadi adat bagi suatu karya ilmiah, kalau ada kelemahan atau kekurangan ya solusinya perbaikan," ujarnya.

Sarmuji menjelaskan bahwa keputusan UI tidak diambil oleh satu pihak saja, melainkan melalui rapat yang melibatkan berbagai organ di dalam universitas tersebut.

Baca juga: UI Tak Batalkan Disertasi Menteri Bahlil, Mendiktisaintek: Keputusan Terbaik

Dengan begitu, Sarmuji mengapresiasi keputusan UI yang tidak terpengaruh oleh penggiringan opini yang terjadi di luar kampus.

"Di UI itu ada 4 organ, ya kalau nggak salah ada Dewan Guru Besar, ada Senat, ada Rektorat, lalu ada Majelis Wali Amanat. Jadi semuanya tidak berdiri sendiri, dan keputusan UI tadi kan dihasilkan oleh rapat bersama," ujarnya.

"Jadi masing-masing perspektif diakomodir dan alhamdulillah UI tidak terpengaruh oleh penggiringan opini yang selama ini terjadi. UI berdiri di atas objektivitas," ucapnya.

JATAM Duga Sanksi 'Ringan' Disertasi Bahlil Ada Kepentingan soal Bisnis Tambang

Berbeda dengan Sarmuji, Juru Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Alfarhat Kasmat justru menduga ada konflik kepentingan dalam keputusan UI terkait sanksi perbaikan terhadap disertasi Bahlil.

Menurutnya, ada konflik kepentingan terkait bisnis tambang sehingga terbitlah keputusan tersebut.

"Pengambilan keputusan ini syarat akan konflik kepentingan mengingat Rektor UI Heri Hermansyah hingga Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang juga Ketua Umum Nahdlatul Ulama diduga memiliki kepentingan bisnis tambang," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

Kasman mengatakan UI bakal diuntungkan terkait bisnis tambang usai adanya revisi UU Minerba di mana perguruan tinggi merupakan penerima manfaat dari pengelolaan pertambangan.