Yasonna Minta Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Dikaji: Kontroversinya Sangat Tinggi

Ringkasan Berita:

• Mantan Menkumham, Yasonna Laoly meminta agar usulan Presiden ke-2 RI Soeharto menjadi pahlawan nasional baiknya dikaji. 
• Hal ini karena terjadi pro dan kontra terhadap pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
• Yasonna mendesak pemerintah memberi penjelasan yang lebih sempurna perihal pemberian gelar pahlawan nasional. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus mantan Menkumham, Yasonna Laoly meminta agar usulan Presiden ke-2 RI Soeharto menjadi pahlawan nasional baiknya dikaji. 

Hal ini karena terjadi pro dan kontra terhadap pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

"Sekarang terjadi pro kontra yang sangat besar ya. Jadi, reaksi-reaksi, kalau boleh ya kita berharap sebaiknya pemberian gelar pahlawan nasional betul-betul dikaji dengan baik. Keputusan MPR yang lalu dan semangat reformasi yang lalu. Ini gerakannya saya lihat kontroversinya sangat tinggi," kata Yasonna, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). 

Yasonna mendesak pemerintah memberi penjelasan yang lebih sempurna perihal pemberian gelar pahlawan nasional. 

Legislator PDIP itu meminta pemerintah berhati-hati sebelum memberikan gelar pahlawan nasional kepada seseorang.

"Sebaiknya diberi penjelasan yang lebih sempurna karena ini tidak mudah. Jadi, kalau pemberian gelar pahlawan nasional itu saya harap, kita berharap agar hati-hati lah," pungkas Yasonna.

Tuai Polemik

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto berarti sama saja mengampuni semua praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KNN) yang terjadi di era Orde Baru.

“Jadi rasanya berbagai pembelaan atau alasan kenapa kita harus ‘memberikan’ gelar pahlawan itu kan sama saja seperti mengampuni, memutihkan rekam jejak merah dari Pak Soeharto, rasanya sangat tidak pas,” ujar Almas dalam diskusi di Aula Resonansi, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

Baca juga: Wacana Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto, ICW: Ide yang Sangat Absurd

Almas menyoroti bahwa reformasi yang lahir dari kejatuhan Orde Baru ternyata belum cukup manjur untuk memberantas praktik KKN.

Menurutnya, permasalahan KKN yang pertama-tama harus diperbaiki saat ini.

Di era kiwari, tegas Almas, KKN masih menjadi satu permasalahan sehari-hari dan berada di segala lingkup.

Tidak hanya di pemerintah pusat, bahkan pemerintah daerah hingga pemerintah desa.

“Nah harusnya kita fokus di situ, bukan kemudian memutihkan dosa-dosa Orde Baru,” tuturnya.