Modus Produsen MinyaKita di Depok Kurangi Takaran: Ada Mesinnya, Takar 802 ml dan 760 ml

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Satgas Pangan Polri sekaligus Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf membeberkan hasil penyelidikan terkait produk minyak goreng dengan merek MinyaKita yang dikemas di bawah ketentuan dan dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Helfi mengatakan penyelidikan dilakukan setelah adanya temuan dari Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman di mana takaran MinyaKita yang seharusnya 1 liter hanya berisi 700-800 mililiter.

Setelah adanya temuan tersebut, Helfi mengungkapkan pihaknya langsung menuju produsen dari MinyaKita yaitu PT Artha Global yang berlokasi di Depok, Jawa Barat.

"Pada hari Minggu 9 Maret, kita mendapat lokasi yang dimaksud yaitu tepatnya berada di Jalan Tole Iskandar Nomor 75 Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat."

"Kemudian, kita melakukan konfirmasi kepada karyawan yang ada di situ, memastikan bahwa apakah benar ini lokasi PT Artha Global. Kemudian, dipastikan lokasi tersebut memang tepat," katanya dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Hanya saja, setelah melakukan pengecekan ke dalam pabrik, Helfi mengatakan perusahaan tersebut telah berganti pengelola menjadi PT Ayarasa Nabati.

Setelah itu, Helfi mengatakan penyidik langsung melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti yaitu produk MinyaKita yang sudah siap dijual dan dokumen penjualan.

Berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan, Helfi mengatakan perusahaan tersebut memang memproduksi MinyaKita dengan takaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera di kemasan.

"Bahwa tempat tersebut menyimpan dan memproduksi MinyaKita dalam bentuk kemasan botol maupun pouch dengan isi yang ukurannya berbeda dengan yang tertera di label pada kemasan tersebut," jelasnya.

Baca juga: Soal Temuan MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Puan Maharani Janji DPR Akan Lakukan Sidak

Selain itu, Helfi menuturkan pihaknya menemukan mesin produksi MinyaKita yang telah diatur terkait takarannya yaitu 802 mililiter dan 760 mililiter.

Padahal, dalam kemasan MinyaKita, tertera bahwa isinya sebanyak 1 liter.

"Jadi, dia (mesin) manual disetting berapa yang akan dimasukkan, keluar sesuai dengan yang tertera di mesin tersebut," ujarnya.

Helfi juga mengungkapkan temuan terkait pemasok bahan pembuatan MinyaKita di perusahaan tersebut yaitu dari PT ISJ melalui trader berinisial D di Bekasi, Jawa Barat dengan harga Rp18.100 per kg.

Sementara, pemasok kemasan adalah PT MGS yang berada di Bekasi dengan harga untuk kemasan botol Rp930 per botol. Sedangkan untuk pouch dihargai Rp680 per pouch.

"Sedangkan untuk (kemasan) dua liter itu Rp870 per pieces. Itu untuk tempatnya," jelasnya.

Helfi mengungkapkan dalam kasus ini telah ditetapkan satu tersangka yaitu pemilik sekaligus kepala cabang PT Ayarasa Nabati berinisial AWI.

Tersangka, kata Helfi, ditunjuk sebagai kepala cabang PT Aya Rasa Nabati oleh pihak PT MSI dan PT ARN dengan tugas untuk mengemas dan menjual minyak goreng berbagai merek dan salah satunya adalah MinyaKita.

Soal penunjukkan perusahaan AWI sebagai produsen MinyaKita, Helfi mengatakan berdasarkan surat dari Dirjen Perdagangan dengan nomor BP0001319PDNSD tertanggal 2 Oktober 2023 atas nama PT ARN.

"Dan Nomor BP0001337PDNSD bulan 10 tahun 2023 tertanggal 26 Oktober 2023 dengan nama perusahaan PT MSI," kata Helfi.

Helfi menuturkan dalam sehari, perusahaan AWI bisa memproduksi minyak goreng sebanyak 400-800 karton per hari.

Dalam penggeledahan yang telah dilakukan, penyidik dari Bareskrim Polri telah menyita barang bukti yaitu:

- 450 dus MinyaKita siap distribusi
- 1 lembar surat jalan kepada Toko Sidolari tertanggal 9 Maret 2025
- 180 MinyaKita kemasan pouch yang diamankan di gudang 
- 250 krat MinyaKita kemasan botol
- 30 unit filling machine untuk jenis pouch bag
- 40 unit filling machine untuk jenis botol
- 3 unit heavy bag machine seller
- 4 unit timbangan
- 80 drum penampung kapasitas 1.000 liter per drum

Akibat perbuatannya, AWI dijerat dengan Pasal 62 juncto Pasal 8, 9, dan 10 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 102 juncto Pasal 97 dan/atau Pasal 142 juncto Pasal 191 ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan/atau Pasal 120 UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Serta Pasal 66 juncto Pasal 25 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian dan/atau Pasal 106 juncto Pasal 24 juncto Pasal 108 juncto Pasal 30 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau Pasal 263 KUHP.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)