Debat Mahasiswa Trisakti dan Menkum soal RUU TNI, Singgung Nama Seskab Teddy hingga Dirut Bulog

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Demontrasi penolakan RUU TNI oleh mahasiswa Trisakti di depan Gedung DPR RI diwarnai momen menarik.

Hal itu terjadi ketika Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dipaksa turun dari mobilnya dan berdialog dengan para mahasiswa.

Beberapa hal dibicarakan soal RUU kontroversial tersebut, termasuk salah satunya masih ada sejumlah prajurit aktif TNI yang menjabat di lembaga sipil.

Baca juga: Di Depan Menteri Hukum, Mahasiswa Ancam akan Ada Gelombang Massa Lebih Banyak Jika RUU TNI Disahkan

Supratman awalnya menjelaskan soal jumlah lembaga yang bisa diisi oleh prajurit aktif TNI. Dia menyebut dia di antaranya, yakni Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

"Yang kita sepakati kemarin itu adalah semua yang terkait dengan pertahanan negara. Tidak akan ada yang merambah ke sipil," kata Supratman, Rabu (19/3/2025).

Baca juga: Mahfud MD Soroti Rapat Bahas Revisi UU TNI di Hotel Mewah: Tidak Ada Larangan, Itu Hanya Soal Etika

Para mahasiswa bertanya beberapa lembaga dan unsur sipil sudah terlihat bakal diisi militer, termasuk di antaranya implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Enggak ada, itu enggak ada," kata Supratman.

Pembicaraan kemudian beralih ke soal beberapa nama yang menempati jabatan sipil, di antaranya Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya hingga Dirut Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

"Bapak, kalau memang mau membuat RUU TNI ini jadi lebih baik, bukan ditambah kewenangannya, tapi harusnya dikurangi," kata mahasiswa Trisakti kepada Supratman.

"Soekarno pernah bilang Pak, bahwasanya tentara itu enggak boleh main politik pak, karena jiwanya terus berkobar-kobar," timpal mahasiswa lainnya.

"Kalau lihat yang 14 tadi, kan sebenarnya enggak ada yang masuk ranah politik," balas Supratman.

Tak mau kalah, para mahasiswa Trisakti  kemudian menyebut beberapa nama yang terlintas, di antaranya Letkol Teddy hingga Mayjen Novi.

Supratman menjelaskan bahwa aturan terbaru soal seskab ini yakni jabatan tersebut di bawah sekretaris militer, sehingga tidak masalah jika prajurit aktif TNI menduduki posisi tersebut.

Kemudian mahasiswa mencecar lagi, menyebut posisi Dirut Bulog yang hingga kini berstatus TNI aktif.

"Ya kan sudah dibilang, kalau di luar itu wajib mundur," kata Supratman.

"Tapi beliau belum mundur kan Pak?" tanya mahasiswa lagi 

"Ya nanti," balas Supratman.

Baca juga: Kapan Pengesahan Revisi UU TNI? Menteri Hukum: Tergantung DPR

Riuh rendah dan gelak tawa suara mahasiswa terdengar saat Supratman mengatakan hal tersebut. Mereka tampak tidak puas dengan jawaban Politisi Gerindra itu.

"Melanggar dulu ya pak yang penting?" kata mahasiswa.

"Pasti mundur (Dirut Bulog), enggak mungkin enggak mundur," balas Supratman.

Diketahui, DPR RI akan menggelar rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Kamis (20/3/2025) besok. 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono mengatakan, pengesahan paripurna akan digelar setelah dalam pembahasan tingkat I seluruh fraksi menyatakan setuju. 

Jadi RUU TNI sudah rampung tinggal dibawa di tahap II yaitu akan dibacakan di paripurna yang Insya Allah dijadwalkan besok ya, kata Dave di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). 

Namun, Dave mengaku belum menerima undangan rapat paripurna pengesahan revisi UU TNI. Saat ini, memikirkan tengah menunggu keputusan rapat badan musyawarah (Bamus) DPR. 

"Tetapi sementara undangannya saya belum terima, tinggal tunggu keputusan Bamus untuk memutuskan apakah rapat besok dan jam berapa," ujarnya. 

Pengesahan revisi UU TNI dalam rapat paripurna DPR yang dijadwalkan besok juga diperbolehkan anggota Komisi I, Anton Sukartono Suratto. 

"Insya Allah (besok)," kata Anton saat dikonfirmasi terpisah.