Aksi Tolak UU TNI di Halaman Depan Kompleks DPR RI Ricuh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil yang menolak pengesahan Revisi Undang-Undang TNI di depan gerbang DPR RI mulai ricuh sekira pukul 16.15 WIB.

Tampak massa aksi mulai melempar botol minuman dan menyalakan petasan ke arah halaman gedung DPR RI.

Sementara itu, sebagian mahasiswi mulai dievakuasi dari lokasi unjuk rasa.

Baca juga: 3 Poin Perubahan dalam Revisi UU TNI, Mulai Jabatan Sipil Hingga Usia Pensiun

Pengguna kendaraan roda dua di Jalan Gatot Soebroto menuju arah Slipi juga menghentikan laju kendaraannya.

Sementara itu petugas kepolisian terus mengimbau agar massa aksi dapat menjalankan unjuk rasanya dengan tertib.

Tampak sejumlah petugas kepolisian di sekitar lokasi telah bersiaga menggunakan perlengkapan pelindung diri.

Sebelumnya, mereka menolak pengesahan UU TNI yang telah disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (20/3/2025) pagi.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), sebagai undang-undang. 

Keputusan itu ditetapkan dalam pengambilan keputusan tingkat II saat Rapat Paripurna ke-15, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Adapun sidang pengambilan keputusan ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI seperti Saan Mustopa, Sufmi Dasco Ahmad dan Adies Kadir.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" ujar Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan.

"Setuju," jawab seluruh anggota dewan yang hadir. 

Pengesahan UU TNI ini tidak mendapat penolakan dari delapan fraksi di DPR RI.