700 Dosen CPNS Mengundurkan Diri, Komisi II DPR Desak Evaluasi Rekrutmen ASN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Indrajaya, menyoroti pengunduran diri 700 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek).

Ia menilai, hal itu sebagai alarm serius bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mengevaluasi sistem rekrutmen ASN.

“Fenomena ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen masih belum adaptif dan transparan. Harus ada refleksi mendalam dari Menpan RB agar ke depan sistem perekrutan lebih responsif terhadap realita di lapangan,” kata Indrajaya dalam keterangannya Jumat (18/4/2025).

Legislator dari Daerah Pemilihan Papua Selatan itu mengungkapkan bahwa banyak CPNS yang mengundurkan diri karena kecewa dengan penempatan yang tidak sesuai harapan. 

Menurutnya, banyak yang tidak menyangka akan ditempatkan di daerah terpencil tanpa adanya komunikasi atau penjelasan sejak awal.

Baca juga: Jadwal Terbaru Penetapan NIP CPNS dan NI PPPK 2024, Dipercepat Sesuai dengan Arahan Presiden

“Saya menerima keluhan dari sejumlah peserta, mereka merasa seolah-olah ditempatkan secara acak dan tidak mempertimbangkan latar belakang atau preferensi. Ini jelas menjadi sumber ketidakpuasan,” ujarnya.

Indrajaya membeberkan setidaknya ada tiga kemungkinan penyebab utama di balik gelombang pengunduran diri ini.

Yakni penempatan yang tidak sesuai bidang atau lokasi harapan, ketidaktransparanan dalam proses seleksi, serta ekspektasi kerja yang tidak terpenuhi setelah dinyatakan lolos seleksi.

Baca juga: Penjelasan Mensesneg Prasetyo Hadi soal Percepatan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024

“Tentu bisa saja ada faktor lain, dan itu hanya bisa diketahui melalui kajian yang lebih mendalam. Karena itu, kami mendesak Kemenpan RB untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh,” ucapnya.

Evaluasi ini, lanjut Indrajaya, menjadi krusial mengingat rekrutmen ASN merupakan salah satu jalur karier paling dinanti oleh masyarakat. 

Kegagalan dalam tata kelola rekrutmen bukan hanya merugikan negara, tapi juga menghancurkan harapan banyak orang.

“Kesempatan menjadi ASN adalah hak rakyat. Maka, jangan sampai proses yang semestinya adil dan akuntabel ini justru menciptakan ketimpangan baru,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar Menpan RB lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan. 

“Blunder seperti ini bisa dihindari jika ada konsultasi serius dengan DPR, akademisi, dan pakar kebijakan publik. Jangan sampai karena kebijakan yang terburu-buru, kepercayaan publik terhadap ASN justru merosot,” pungkasnya.

Indrajaya memastikan, isu ini akan dibawa ke dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kemenpan RB dalam waktu dekat untuk ditindaklanjuti secara resmi.