BGN Diminta Perkuat Sistem Pengawasan dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) diminta memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

Guru besar dari IPB University, Prof Epi Taufik menyampaikan, BGN sebagai penyelenggara program harus memperkuat sistem pengawasan secara holistik, mulai dari pemasok, pemantauan penyedia katering hingga pengawasan terhadap tenaga pengolah makanan.

"MBG merupakan program strategis nasional, maka pengawasan terhadap rantai pasok harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan,” ujar Epi dikuti Kamis (24/4/2025).

Ia pun menekankan pentingnya sumber bahan pangan yang tersertifikasi dalam program MBG. Contoh, daging ayam yang digunakan dalam SPPG seharusnya berasal dari Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang telah mengantongi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

"Hal ini sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

Baca juga: BGN Selidiki Penyebab Puluhan Siswa Keracunan Menu Program Makan Bergizi Gratis di Cianjur

Sertifikat NKV memberikan jaminan bahwa produk hewan, baik yang segar maupun olahan telah memenuhi persyaratan hygiene-sanitasi dan menggunakan cara produksi yang baik.

Dengan adanya sertifikat NKV pada produk hewan, ini dapat menjamin produk tersebut aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Sebagai langkah korektif, diperlukan monitoring terhadap implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi bahan pangan dalam program MBG di seluruh dapur umum yang telah dan akan beroperasi.

Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan bahan makanan perlu dilakukan secara lebih ketat, dan penerapan sanksi tegas terhadap pengelola dapur yang melanggar.

“Keamanan pangan harus menjadi bagian kunci dari perencanaan dan pelaksanaan program, sejajar dengan pertimbangan nilai gizi,” paparnya.

Sebelumnya terdapat puluhan siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, diduga mengalami kercunan usai santap menu MBG.

Atas kondisi tersebut BGN mencari penyebab kasus dugaan keracunan.

“Kami turut menyampaikan rasa empati dan berharap seluruh siswa segera pulih. Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama kami. Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyebab keracunan, apakah berasal dari MBG atau bukan” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana kepada wartawan melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (22/4).

Dadan menyatakan, pihaknya belum dapat memastikan apakah keracunan terjadi akibat menu makanan dari program pemerintah tersebut.

Saat ini, BGN masih menunggu hasil laboratorium yang tengah dilakukan tim untuk mengetahui penyebab keracunan.