MBG Watch Kritisi Peran Militer di Program Gizi Nasional: Apa Urgensinya?

Ringkasan Utama

• MBG Watch mempertanyakan pelibatan militer dalam program gizi nasional yang seharusnya berada di ranah sipil.
• Lembaga sipil menyoroti eksklusivitas yayasan TNI/Polri, lemahnya sanitasi dapur, dan potensi konflik kepentingan.
• MBG menggunakan dana APBN yang sebagian digeser dari anggaran pendidikan dan perlindungan sosial.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — “Apa urgensi perlibatan militer di sini? Apakah militer adalah institusi atau entitas yang paling ekspert bicara hak atas pangan dan gizi?”

Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, dalam peluncuran MBG Watch di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

Ia mempertanyakan pelibatan masif institusi militer dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya berada di ranah sipil.

Fadhil menyoroti bahwa struktur Badan Gizi Nasional (BGN) mayoritas diisi oleh purnawirawan TNI, dan pelibatan militer berlangsung dari hulu ke hilir.

Menurutnya, hal ini berpotensi mengaburkan mandat konstitusional militer sebagai alat pertahanan negara.

“Bukan kita benci militer, ini soal profesionalisme. Militer punya mandat konstitusional sebagai alat pertahanan negara yang harusnya fokus di situ,” tambahnya.

Baca juga: 192 Siswa SMP di Salatiga Sakit Usai Santap MBG Sepulang Kemah, Awalnya Dikira Kelelahan

Platform MBG Watch diinisiasi oleh CELIOS, LBH Jakarta, Transparency International Indonesia, LaporSehat, Unitrend, dan Bareng Warga sebagai respons atas maraknya kasus keracunan dan polemik pelaksanaan MBG di berbagai daerah.

Campaigner Transparency International Indonesia, Dzatmiati Sari, menyoroti eksklusivitas yang diberikan kepada yayasan milik TNI dan Polri dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR dan BGN, lembaga militer mendapat kelonggaran lebih besar dibanding swasta.

“Kalau dianggap mudah berkoordinasi, apa indikatornya? Kenapa harus dibedakan? Itu sangat ambigu,” ujar Dzatmiati.

Sementara itu, Irma Hidayana dari LaporSehat menyebut hasil uji makanan MBG menunjukkan keberadaan beberapa jenis bakteri. Ia menekankan bahwa lemahnya aspek higienitas dan sanitasi dapur MBG berpotensi menjadi bencana kesehatan yang seharusnya bisa dimitigasi.

Program MBG sendiri merupakan program unggulan pemerintah dengan cakupan awal 19,5 juta penerima manfaat dan anggaran Rp71 triliun, yang ditargetkan meningkat hingga 82,9 juta orang dengan anggaran Rp171 triliun.

Direktur Keadilan Fiskal CELIOS, Media Wahyudi, menegaskan bahwa MBG bukanlah “makan gratis”, melainkan menggunakan dana APBN yang sebagian digeser dari anggaran pendidikan dan perlindungan sosial.

“Dan satu hal yang juga ingin saya sampaikan, ini bukan makan gratis, tapi menggunakan uang APBN, uang rakyat, yang bahkan sebagian anggaran itu digeser dari anggaran pendidikan dan juga anggaran-anggaran pelindungan sosial lainnya,” kata Media.