Sikap Resmi TNI AU Disebut Bantu Sirkus OCI di Masa Lalu

"Akhirnya terciptalah membuat tenda, belum ada hewan pada saat itu, dari situ sirkus akrobatik berjalan," ungkap Tony menceritakan masa awal OCI.

TNI AU Bantah Miliki Oriental Circus Indonesia

Markas Besar TNI Angkatan Udara (AU) membantah jajarannya pernah memiliki Oriental Circus Indonesia (OCI) sebagaimana disampaikan Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Atnike Nova Sigiro, dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI pada Rabu (23/4/2025).

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Ardi Syahri, S.T., M.M., M.MA. menegaskan OCI bukan merupakan unit usaha milik Puskopau Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

"TNI AU menegaskan bahwa Oriental Circus Indonesia (OCI) bukan merupakan unit usaha milik Puskopau Lanud Halim Perdanakusuma. Puskopau tidak pernah memiliki ataupun mengelola dari kegiatan sirkus dimaksud," kata Ardi kepada wartawan pada Kamis (24/4/2025).

Namun demikian, dia mengonfirmasi pernah ada kerja sama antara Puskopau dengan OCI.

Kerja sama tersebut, lanjut Ardi, dalam bentuk dukungan pengurusan surat-surat izin melaksanakan pertunjukkan.

"Kerja sama ini dilakukan secara terbuka dan bertujuan semata-mata untuk mempermudah akses dan kelancaran pelaksanaan pertunjukan OCI yang digelar untuk masyarakat umum, bukan sebagai bentuk kepemilikan," ungkapnya.

TNI AU, kata Ardi, menegaskan komitmennya terhadap penegakan hak asasi manusia.

Ia menegaskan TNI AU siap memberikan keterangan tambahan terkait hal tersebut.

"TNI AU menghargai dan mendukung upaya Komnas HAM dalam menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Apabila dibutuhkan, TNI AU siap memberikan keterangan tambahan secara transparan dan kooperatif untuk membantu penelusuran fakta secara adil dan berimbang," kata dia.

"TNI AU tetap berkomitmen menjaga integritas institusi dan senantiasa mendukung prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas," pungkasnya.

Penjelasan Komnas HAM

Diberitakan sebelumnya, Oriental Circus Indonesia (OCI) disebut pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh tim Komnas HAM pada tahun 1997 lalu.

Ketika itu, kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut terungkap.