Prabowo-Gibran Mandat Rakyat, Ketua Umum Rampai Nusantara Minta Semua Pihak Hormati Konstitusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mengungkapkan sangat menghargai pendapat atau usulan dari para purnawirawan TNI, yang meminta Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari posisi Wakil Presiden lewat mekanisme MPR. 

Namun demikian, dia mengingatkan dalam negara hukum yang demokratis, semua pihak siapapun itu wajib untuk tetap patuh pada hukum dan konstitusi. 

“Kita sangat menghormati setiap usulan atau sikap dari siapapun termasuk dari para purnawirawan TNI, hanya saja kami juga mengingatkan bahwa pendapat dan saran itu tidak boleh mendorong untuk melanggar ketentuan hukum dan konstitusi yang telah kita sepakati bersama,” kata Semar dalam keterangannya, Minggu (27/4/2025).

Semar menegaskan jika presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran merupakan pasangan yang sah dan resmi sesuai konstitusi negara yang mendapatkan mandat rakyat untuk memimpin bangsa lima tahun kedepan. 

"Jika ada yang mengusulkan untuk melakukan pergantian salah satunya ditengah jalan tentu sebagai pendapat yang tidak berdasar karena Prabowo Gibran satu kesatuan yang sudah di sahkan oleh konstitusi negara menjadi Presiden dan Wakil Presiden dengan proses konstitusional yang telah terlewati dengan baik," ujar Semar. 

Menurut Semar, pergantian kepemimpinan nasional diluar pemilihan umum hanya bisa dilakukan jika ada pelanggaran serius yang dilakukan presiden atau wakil presiden yang harus diputus oleh pengadilan. 

"Tidak ada pelanggaran hukum dan konstitusi yang dilanggar, kalo pun ada dinamika sebelum pemilihan presiden itu sudah terselesaikan dengan keputusan lembaga terkait seperti komisi pemilihan umum (KPU) dan mahkamah konstitusi (MK) yang secara resmi telah mengesahkan kemenangan Prabowo-Gibran," ujarnya.

"Karena itu siapapun itu sebagai negara demokratis kita harus berjiwa besar menerima hasil dari proses demokratisasi tersebut walau hasilnya kadang tidak sesuai harapan jadi ya harus siap menang dan kalah dengan tidak memaksakan sesuatu yang dapat melanggar aturan konstitusi kita," imbuh pria yang juga eks aktivis 1998 tersebut. 

Semar mengaku pihaknya sangat menghormati para purnawiran TNI sebagai anak bangsa yang telah -mengabdikan diri pada negara, dan berharap para purnawiran memberikan masukan yang lebih subtansial ditengah tantangan global saat ini. 

"Kami sangat menghormati para sesepuh TNI Polri apapun sikapnya namun besar harapan buah pikirnya agar lebih mengutamakan perjuangan nilai-nilai yg lebih substansial dan fundamental daripada terkesan kental dengan nuansa kepentingan politik praktisnya," ujarnya. 

Lebih lanjut, Semar menegaskan akan terus mendukung penuh Prabowo-Gibran hingga 2029. 

Dia mengatakan pentingnya fokus pemerintahan terhadap penyelesaian berbagai persoalan bangsa. 

"Kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus tetap menjadi prioritas utama, kami meminta Prabowo Gibran untuk tetap fokus pada penyelesaian berbagai persoalan bangsa dan tidak terganggu terkait isu apapun karena yg terpenting ya itu itu tadi untuk rakyat, bangsa dan negara," katanya. 

Semar berharap seluruh elemen bangsa menahan diri, dan mengutamakan persatuan agar negara melaju lebih cepat dalam menjalankan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya. 

"Menghimbau kepada seluruh komponen bangsa untuk bersatu tidak terpecah belah, bersama bahu membahu membantu Prabowo Gibran membawa bangsa ini menuju Indonesia maju dan kesejahteraan rakyatnya," tandasnya.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan surat terbuka berisi delapan sikap yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Mereka yang ikut meneken surat tersebut Yakni:

Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Baca juga: Berkaca dari Pernyataan Wiranto, Ray Rangkuti Tebak Sikap Prabowo Soal Usulan Wapres Gibran Diganti

Adapun delapan sikap forum tersebut yakni :

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.