Pimpin Apel Penanganan Karhutla, Menko Polkam: Pemerintah akan Menegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu 

Ia juga mengajak semua pihak menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola sumber daya alam hutan dan lahannya dengan baik. 

"Dengan tekad dan kuat, sumber daya manusia yang ahli, peralatan yang memadai serta semangat kebangsaan yang tinggi, mari kita bersama tunjukkan bahwa kita bisa menjadi teladan dalam penanganan karhutla, utamanya dalam pengelolaan hutan dan lahan," kata Budi Gunawan.

"Bapak Presiden dan seluruh masyarakat Indonesia sangat menaruh harapan yang besar khususnya kepada kita semua, khususnha kepada rekan-rekan yang menjadi ujung tombak dalam penanganan karhutla," pungkasnya.

Sebagai informasi, langkah tersebut merupakan tindaklanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Kepmenkopolkam No. 29 Tahun 2025 terkait kewenangan dan tugas Kementerian/Lembaga (K/L) dalam penanganan karhutla.

Selain itu, telah digelar juga Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di gedung pendopo kediaman Gubernur Riau pada Senin (28/4/2025) kemarin.

Ancaman Kekeringan dan Potensi Karhutla Meningkat di Riau

BNPB mencatat Provinsi Riau menjadi salah satu prioritas darurat karhutla. 

Selain Riau, wilayah lain yang juga turut menjasi perhatian BNPB meliputi Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan.

BNPB mencatat kejadian bencana di Provinsi Riau sejak satu dekade terakhir (2014-2025) didominasi jenis bencana hidrometorologi seperti banjir sebanyak 375 kali (42,55 persen) diikuti karhutla 374 kali (41,75%) dan cuaca ekstrem sebanyak 84 kali kejadian (9,56%).

Selain itu, tercatat periode jumlah kejadian karhutla paling banyak adalah pada tahun 2023 di mana dilaporkan ada sebanyak 176 kejadian.

Baca juga: Antisipasi Karhutla Jelang Kemarau, Kemenhut Siapkan Tim Patroli Rambah Desa Rawan Titik Api

Namun demikian, BNPB mencatat bencana karhutla sejak tiga tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan mulai dari 2023 sebanyak 176 kejadian kemudian di tahun 2024 menjadi hanya 10 kejadian dan di 2024 ada 11 kejadian. 

Dari data tersebut, wilayah Provinsi Riau yang tercatat paling tinggi mengalami kejadian kahutla adalah Kabupaten Kampar 39 kali diikuti Indragiri Hilir 28 kejadian, Indragiri Hulu 26 kali, Kepulauan Meranti 15 kali kejadian dan terakhir Bengkalis sebanyak 13 kejadian.

Menyikapi adanya penurunan kejadian karhutla di Provinsi Riau, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meminta pemerintah daerah setempat bersama segenap jajaran forkopimda untuk tidak lengah. 

Sebab, menurutnya, prakiraan cuaca dasarian pertama dan kedua bulan Mei diproyeksikan akan mengalami penurunan curah hujan yang signifikan di wilayah Provinsi Riau. 

Artinya, lanjut dia, kekeringan dapat segera melanda dan potensi karhutla menjadi meningkat.